 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, berdialog dengan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026) _ [adpim] |
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, serta aspirasi mahasiswa terkait penegakan hukum.
Menanggapi kritik mengenai ketidakhadirannya dalam aksi sebelumnya, Ria Norsan menjelaskan bahwa pada 21 Oktober 2026, dirinya memimpin rapat bersama akademisi dan pakar gambut untuk membahas mitigasi serta pemulihan pascakarhutla. Ia juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan PLN terkait persoalan pasokan BBM dan pemadaman listrik.
Pada 22 Oktober 2026, Gubernur memenuhi undangan ke Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai yang terbaik di Kalimantan.
Terkait penanganan karhutla, Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan data per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Mengenai persoalan BBM dan pemadaman listrik, Gubernur mengatakan bahwa koordinasi dengan Pertamina dan PLN telah dilakukan untuk mencari solusi atas kendala yang dirasakan masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Gubernur juga menegaskan bahwa penanganan dugaan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aksi tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan harus dilakukan secara profesional serta adil.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik dan aspirasi bagi kemajuan Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui komunikasi serta dialog yang konstruktif.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan tertib dengan tetap menjaga ketertiban umum serta fasilitas publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menindaklanjuti persoalan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*/r)
