 |
| Coffee morning membahas langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah digelar Pemprov Kalbar dihadiri gubernur Ria Norsan dan Wagub Krisantus Kurniawan serta pimpinan sejumlah dinas dan kantor di Balai Petitih, Jumat (23/10/2026) _ [adpim] |
Dalam forum tersebut, Gubernur Ria Norsan mengajak perangkat daerah memperkuat koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus berkontribusi pada pencapain target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Sementara itu, sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2026 ditetapkan pada kisaran 5,19–6,18 persen.
“Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, apa yang sesungguhnya ingin kita capai? Bukan sekadar angka yang meningkat, melainkan lapangan kerja yang semakin luas, pendapatan masyarakat yang lebih baik, daya saing daerah yang semakin kuat, dan kesejahteraan yang dirasakan secara merata,” ujar Ria Norsan.
Pemerintah pusat mendorong sembilan langkah untuk mencapai target tersebut, yaitu mempercepat realisasi APBD; meningkatkan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN); mempercepat proyek infrastruktur pemerintah; mengendalikan harga bahan pokok; mencegah ekspor dan impor ilegal; memperluas kesempatan kerja; meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; meningkatkan output industri manufaktur; serta mempermudah perizinan berusaha.
Menurut Gubernur Ria Norsan, langkah-langkah tersebut akan lebih efektif jika didukung kondisi daerah yang kondusif serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha.
Dalam forum yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta perangkat daerah memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha dan memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan perlunya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah.
“Sebetulnya sampai saat ini saya masih prihatin terkait masih adanya perusahaan, termasuk perusahaan penanaman modal dalam negeri, yang kerap mengabaikan koordinasi dengan kepala daerah,” ujarnya.
Krisantus meminta perangkat daerah terkait mengevaluasi kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar investasi yang masuk mematuhi ketentuan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong optimalisasi Pelabuhan Kijing dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong untuk mendukung kegiatan ekonomi Kalimantan Barat. Ia berharap fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Kijing dapat segera beroperasi secara penuh.
“Kita berharap seluruh fasilitas bongkar muat, seperti crane dan peti kemas, dapat segera beroperasi secara penuh di Pelabuhan Kijing demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalbar,” katanya.
Krisantus turut berharap fasilitas pendukung di kawasan PLBN Entikong dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.
Melalui koordinasi lintas sektor, penguatan iklim usaha, dan optimalisasi infrastruktur, Pemprov Kalbar berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus berkontribusi pada pencapaian target nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (r/*)
