 |
| Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan mengikuti rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan glahan (karhutla) di Kantor Daops Manggala Agni, Senin (24/8/2026) - [Foto:adpim] |
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.200 ASN akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan, dengan 700 ASN secara khusus diperbantukan untuk Kalimantan Barat.
“Saya menugaskan eselon I untuk berkantor di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Saya akan mobile, selain di Jakarta saya akan mobile ke enam provinsi ini untuk bersama dengan gubernur setempat, TNI-Polri, Manggala Agni, Palang Merah Indonesia, KPH, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita atasi karhutla yang pasti merugikan masyarakat,” katanya saat menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Daops Manggala Agni, Senin (24/8/2026).
Rapat digelar usai meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan kunjungannya ke Kalimantan Barat merupakan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memastikan penanganan karhutla berjalan dengan baik dan instruksi pemerintah pusat dapat diimplementasikan di daerah.
Raja Juli menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara, jumlah hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan tren yang dinamis. Puncak hotspot tercatat pada 19 Agustus dengan 824 titik panas, kemudian turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, baik di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah, per malam kemarin angka hotspot di Kalimantan Barat tersisa 28,” terang Raja Juli.
Ia menegaskan, data hotspot bersifat dinamis dan akan terus diperbarui. Menurutnya, jumlah hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi kabut asap di lapangan.
Raja Juli mencontohkan kondisi yang ditemuinya saat meninjau salah satu titik karhutla di Desa Rasau Jaya Tiga, Kabupaten Kubu Raya. Meskipun api telah padam, asap dari dalam tanah gambut masih terlihat sehingga membutuhkan proses pendinginan dan pemadaman lanjutan.
“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” jelasnya.
Menteri Kehutanan juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya dalam kondisi cuaca yang sangat kering dan berisiko tinggi.
“Jangankan membakar lahan, puntung rokok atau obat nyamuk pun bisa berakibat fatal terhadap karhutla. Jadi sekali lagi kami mengimbau agar tidak melakukan pembakaran, termasuk untuk korporasi. Pak Presiden sudah memerintahkan penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Siapa pun yang melakukan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup akan kita tindak tegas,” pungkasnya.
Rapat koordinasi bersama gubernur Kalbar Ria Norsan juga diikuti Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Kubu Raya, unsur pemadam kebakaran, Tenaga Ahli BNPB, BPBD, TNI dan Polri, Brigade Pengendalian Karhutla UPT KPH, Palang Merah Indonesia (PMI), Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang intensif, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta meningkatkan komunikasi, pertukaran data, patroli terpadu, verifikasi lapangan, serta melakukan pemadaman sedini mungkin sebelum api meluas.
Gubernur Ria Norsan juga meminta perusahaan berbasis lahan memenuhi kewajibannya dalam pengendalian karhutla dengan menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadaman, menjaga wilayah konsesi, mengelola tata air khususnya pada lahan gambut, serta turut membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kunjungan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Kalimantan Barat saya harapkan dapat membangun komitmen, sinergi, dan langkah konkret antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Dikatakannya, Kalimantan Barat saat ini menghadapi musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang kering, luasnya lahan gambut, serta masih adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius dan bersama-sama.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022, sebelum melakukan pembakaran harus dibuat sekat terlebih dahulu, kemudian tidak meninggalkan lahan sebelum api benar-benar padam. Ini untuk menjadi perhatian seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Norsan menegaskan, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan ekosistem gambut, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi, serta kehidupan sosial masyarakat.
“Oleh karena itu, karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, pmelainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Barat juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh petugas yang telah bekerja tanpa mengenal lelah di tengah panas, kepulan asap, keterbatasan akses, dan berbagai risiko di lapangan dalam upaya mengendalikan api serta melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sebagai bagian dari penguatan operasi penanganan karhutla di Kalimantan Barat, dukungan operasi udara juga terus diperkuat. Saat ini, dikerahkan 7 unit helikopter water bombing untuk mendukung pemadaman dari udara dan mempercepat penanganan titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain itu, terdapat 2 unit helikopter patroli yang digunakan untuk membantu pemantauan kondisi dan perkembangan karhutla di sejumlah wilayah. Upaya tersebut juga diperkuat dengan 1 unit pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari langkah terpadu dalam mendukung penanganan karhutla dan meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan.
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, dan meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.(*/r)
.jpg)
