LANDAK, Suaraborneo.id — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Landak menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8/2026), di Ngabang, Kabupaten Landak.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak, Heri Adiwijaya, S.E., dan dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Landak, di antaranya Kepala DKPP Kabupaten Landak John Elak, S.T., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jhon Hetli, serta Staf Ahli Bupati Benediktus, dan undangan lainnya.
Forum Konsultasi Publik menjadi wadah dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi, masukan, kritik konstruktif, serta rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pangan, pertanian, dan perikanan.
Dalam forum tersebut, peserta mengikuti diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai upaya optimalisasi pelayanan publik, modernisasi sektor pertanian, pemanfaatan teknologi, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Sekda Landak Heri Adiwijaya mengatakan, Forum Konsultasi Publik memiliki peran penting karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga kelembagaan petani dan nelayan.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi sangat penting karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga kelembagaan petani maupun nelayan,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi dua arah sehingga berbagai masukan dan rekomendasi dapat memperkaya penyusunan kebijakan sekaligus memperbaiki standar pelayanan yang diberikan pemerintah.
“Kita berharap tercipta ruang komunikasi dua arah sehingga berbagai masukan, kritik yang konstruktif, dan rekomendasi dapat memperkaya penyusunan kebijakan dan memperbaiki standar pelayanan yang kita berikan,” katanya.
Heri berharap hasil forum dapat menghasilkan rumusan yang aplikatif dan berkelanjutan, bukan hanya dalam memperbaiki sistem pelayanan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian, ketahanan pangan daerah, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Saya yakin kita mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Landak John Elak, S.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa FKP Sektor Pelayanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 merupakan wadah dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaring masukan, menyelaraskan kebutuhan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam rangka menjaring masukan, menyelaraskan kebutuhan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor terkait, khususnya pertanian,” jelas John.
Ia menyebutkan, tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat, Transparan, dan Responsif untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat.”
Adapun tujuan kegiatan, lanjutnya, antara lain menghimpun masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyempurnaan kebijakan dan program pelayanan publik.
Selain itu, FKP juga bertujuan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, membangun pemahaman bersama terkait isu-isu strategis, mengidentifikasi berbagai permasalahan sekaligus mencari solusi dalam penyelenggaraan pelayanan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat secara luas dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak secara berkelanjutan.(Anton)
.jpg)
.jpg)
