 |
| Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie saat mengadiri para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. (Foto:dprdkaltara) |
Masyarakat menaruh harapan besar agar rotasi dan pelantikan pejabat baru dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan efektivitas kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah OPD dinilai perlu segera melakukan percepatan kinerja, khususnya dalam menjalankan program prioritas daerah. Para pejabat yang baru dilantik juga diminta segera beradaptasi dan memahami target capaian di masing-masing instansi.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa pejabat yang baru mendapatkan amanah harus mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur dalam waktu singkat.
“Kepercayaan yang diberikan harus dibayar dengan kinerja yang nyata dan terukur,” ujar Achmad Djufrie, Minggu (14/6).
Ia menilai evaluasi terhadap pejabat yang baru dilantik perlu dilakukan, termasuk dalam kurun waktu 100 hari kerja pertama. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas kepemimpinan serta kemampuan pejabat dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program konkret.
Menurutnya, selama ini masih terdapat sejumlah jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga berdampak terhadap optimalisasi pelaksanaan program di lapangan.
Dengan terisinya jabatan definitif, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi lebih efektif.
“Pengisian jabatan strategis harus segera dituntaskan agar roda pemerintahan berjalan maksimal dan target pembangunan daerah bisa tercapai sesuai rencana,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mendorong adanya sistem pengawasan yang kuat terhadap pejabat yang baru dilantik. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kaltara.
Rotasi dan pengisian jabatan, lanjut Achmad Djufrie, merupakan langkah strategis dalam memperkuat birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (DPRD Kaltara)
