 |
| Bupati Karolin Margret Natasa saat diwawancarai wartawan (foto Antonius) |
Dalam wawancara bersama sejumlah wartawan, Bupati Karolin menjelaskan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Landak kurang lebih 15 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga setiap pengurangan anggaran akan berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan daerah.
“Belanja pemerintah di Kabupaten Landak itu kurang lebih 15% dari PDRB. Kalau terjadi pengurangan TKD, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga akan berkurang. Karena itu kami akan membahas hal ini bersama DPRD untuk menentukan prioritas,” ujar Karolin usai rapat paripurna DPRD Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, namun pemerintah daerah tetap harus mengutamakan urusan wajib seperti layanan kesehatan dan pendidikan.
“Rumah sakit dan puskesmas harus tetap bisa melayani masyarakat. Begitu juga dengan sekolah, karena pendidikan merupakan urusan wajib yang harus kita biayai dengan APBD. Jadi, APBD tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk pembangunan jalan dan jembatan,” jelasnya.
Karolin menambahkan, pedoman penyusunan APBD telah diatur oleh pemerintah pusat, di mana setiap sektor memiliki porsi anggaran tersendiri. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Landak akan menyesuaikan alokasi anggaran sesuai ketentuan, sembari memastikan program prioritas daerah tetap berjalan.
Selain itu, beban APBD tahun 2026 juga akan meningkat karena pemerintah daerah harus menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS yang diangkat pada tahun 2025.
“Tahun ini, P3K dan CPNS yang diangkat belum mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat. Tapi mulai tahun 2026, semuanya ditanggung APBD. Ini tentu menjadi beban baru bagi keuangan daerah, namun tetap harus kita biayai karena mereka sudah resmi diangkat,” terang Karolin.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Bupati Karolin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mendukung program-program prioritas nasional, terutama di sektor pertanian yang kini menjadi fokus utama pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI.
“Pertanian memang urusan pilihan bagi daerah, tetapi saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Maka dari itu, meskipun kondisi anggaran sangat terbatas, kami akan tetap memberikan dukungan sesuai kemampuan daerah,” tegasnya.
Karolin menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa hasil pembahasan bersama DPRD nantinya dapat menghasilkan prioritas anggaran yang tepat sasaran, sehingga meskipun dengan sumber daya terbatas, pelayanan publik dan program strategis tetap berjalan secara efektif di Kabupaten Landak.(Anton)
