PONTIANAK, (Suaraborneo.id) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam acara exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/9/2025).
Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam acara exit meeting bersama BPK Perwakilan Kalbar di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar. (Foto:adpim)
Pertemuan tersebut membahas hasil pemeriksaan BPK terkait lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan belanja daerah, termasuk temuan serta rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Kepada OPD agar betul-betul mendalami sehingga kita tahu di mana letak kelemahan kita. Jangan ada yang menunda, apalagi mengabaikan permintaan tim pemeriksa. Pemeriksaan ini bukan hanya evaluasi, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan komitmen kita terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tegas Ria Norsan.
Ia meminta agar seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti catatan BPK secara serius, tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.
“Saya yakin, dengan kerja sama yang solid antara BPK dan Pemerintah Provinsi Kalbar, kita mampu memperkuat pondasi pembangunan, menjaga integritas pengelolaan keuangan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ria Norsan juga menegaskan pentingnya sikap proaktif, terbuka, dan kooperatif dari setiap perangkat daerah dalam memberikan data maupun dokumen yang dibutuhkan, agar proses pemeriksaan BPK berjalan lancar.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Kalbar menunjukkan komitmennya memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Sinergi dengan BPK diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (adpim)
