Kementerian PANRB Paparkan Fokus Reformasi Birokrasi 2026 di Hadapan DPR

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin 15/9/2025_[Foto:panrb]

JAKARTA, (Suaraborneo.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berdampak bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (15/9/2025).

Rini menjelaskan, seluruh program kerja Kementerian PANRB disusun selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, 17 Program Prioritas Presiden, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. 

“Program kami bukan sekadar memenuhi target internal, melainkan menjadi pengungkit pencapaian Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dalam RKP 2026 yang bertema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, Kementerian PANRB menetapkan lima agenda utama: penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi manajemen ASN, transformasi layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Secara khusus, Rini menyebutkan enam fokus utama Kementerian PANRB pada tahun 2026, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 berbasis shared outcome.

2. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis terintegrasi dengan target struktur organisasi yang tepat fungsi, efisien, dan adaptif.

3. Transformasi manajemen ASN untuk memastikan penerapan sistem merit, manajemen talenta nasional, serta layanan digital ASN terpadu.

4. Transformasi layanan publik agar inklusif, terintegrasi, dan mudah diakses melalui pelayanan multikanal serta pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

5. Penguatan tata kelola pemerintah digital lewat integrasi layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui Portal Nasional.

6. Dukungan manajemen internal untuk memperkuat peran Kementerian PANRB sebagai sandbox, living lab, dan role model birokrasi nasional.

Rini menambahkan, sinergi dengan Komisi II DPR RI sangat penting agar program prioritas PANRB dapat berjalan optimal. 

“Segala masukan menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan berpihak pada masyarakat,” katanya. (panrb)