JAKARTA, (SB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memantapkan arah reformasi birokrasi melalui penyelarasan Grand Design sebagai kerangka strategis jangka panjang. Penyelarasan ini bertujuan menciptakan kinerja yang kolaboratif, tidak tersilo, serta mampu merespons perubahan secara antisipatif.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyelarasan Grand Design Kementerian PANRB 2025–2045 di Jakarta. (Foto:panrb)
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan pentingnya sinergi antarunit kerja dalam menghasilkan shared outcome di seluruh program Kementerian PANRB. Hal ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyelarasan Grand Design Kementerian PANRB 2025–2045 di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
“Saya ingin kita menjadi contoh kerja yang tidak tersilo. Semua program harus memiliki hasil bersama yang selaras, sebagai bagian dari arah reformasi birokrasi jangka panjang,” ujar Rini.
Saat ini, lima kedeputian di Kementerian PANRB telah menyusun masing-masing grand design untuk bidang Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Sumber Daya Manusia Aparatur; Kelembagaan dan Tata Laksana; serta Pelayanan Publik dan Transformasi Digital Pemerintah. Dokumen tersebut kini sedang dipadukan ke dalam satu kerangka narasi besar agar sejalan secara substansi dan arah transformasi.
“Kita akan terus menyempurnakan agar lebih selaras dan memperhatikan manajemen risiko yang ada ke depan,” tambah Rini.
Dalam FGD tersebut, Open Government Partnership Global Envoy, Yanuar Nugroho, turut memberikan masukan penting. Ia menekankan perlunya pendekatan foresight yang berpandangan jauh ke depan dan berfokus pada potensi risiko sistemik seperti perubahan politik, ketimpangan fiskal, hingga disrupsi teknologi.
“Penting bagi kita untuk menguji grand design melalui use case, seperti digitalisasi layanan publik di daerah 3T atau mobilisasi ASN digital,” kata mantan Deputi II Kantor Staf Presiden RI tersebut.
Yanuar juga merekomendasikan peningkatan transparansi dalam penyusunan grand design melalui dua pendekatan: pertama, pembuatan digital repository yang terbuka; dan kedua, pelibatan akademisi, BPKP, serta pihak eksternal lainnya untuk menjadikan desain lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penyelarasan ini, Kementerian PANRB berharap dapat memperkuat kapasitas birokrasi Indonesia menuju 2045 yang lebih responsif, efisien, dan berdaya saing. (panrb)
