JAKARTA, (SB) – Sebanyak 2.116 inovasi berhasil lolos seleksi administrasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Ribuan inovasi tersebut berasal dari 339 instansi, baik pusat maupun daerah, serta dari BUMN dan BUMD. Selanjutnya, inovasi-inovasi ini diserahkan kepada Tim Evaluasi (TE) yang terdiri dari akademisi dari 10 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru saat membuka Sidang Pleno Tim Evaluasi KIPP 2025 secara daring. (Foto:panrb)
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Evaluasi atas kerja keras mereka dalam proses penilaian. Ia menyebut, TE telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam waktu yang terbatas, menyeleksi ribuan proposal secara objektif dan ilmiah.
"Kami sangat menghargai peran para evaluator. Mereka bukan hanya mewakili institusi pendidikan tinggi, tetapi juga membawa semangat keilmuan yang luar biasa dalam mendukung transformasi pelayanan publik," ujar Otok saat membuka Sidang Pleno Tim Evaluasi KIPP 2025 secara daring, Senin (14/7/2025).
Proses penilaian proposal KIPP 2025 berlangsung sejak 30 Juni hingga 13 Juli 2025, dengan pendampingan dari Tim Sekretariat. Sebelum masuk ke tahap pleno, setiap tim kecil telah melakukan konsolidasi nilai secara internal. Penilaian dilakukan berdasarkan Pedoman Menteri PANRB No. 4/2025, menggunakan metode peer review dan berlandaskan indikator yang telah ditetapkan.
Hasil dari proses tersebut menghasilkan dua kelompok finalis, yakni Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Kelompok Replikasi. Inovasi yang pernah direplikasi dan memenuhi passing grade minimal 85 menjadi prioritas utama dalam seleksi.
Menteri PANRB sebelumnya menekankan bahwa KIPP bukan sekadar kompetisi, tetapi juga merupakan alat kebijakan (policy tool) untuk mendorong lahirnya ekosistem inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Inovasi yang diajukan diharapkan dapat direplikasi secara luas dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga penanggulangan bencana.
"Ibu Menteri berpesan agar KIPP menjadi bukti bahwa inovasi tidak hanya bisa tumbuh di satu wilayah, tapi dapat diperluas penerapannya di seluruh Indonesia, bahkan diadopsi sebagai kebijakan nasional," tambah Otok.
Dalam sidang pleno tersebut, setiap Tim Evaluasi mempresentasikan hasil penilaian dari tim kecil masing-masing. Mereka menyampaikan nominasi dan menyepakati daftar finalis dari kedua kelompok inovasi.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Berita Acara dan penyerahan Daftar Finalis Top Inovasi oleh Ketua TE KIPP 2025, Fadillah Amin, kepada Ketua Tim Sekretariat, Otok Kuswandaru.
Otok menambahkan bahwa finalis yang telah terpilih akan masuk ke tahap penilaian lanjutan terkait kemungkinan perluasan penerapan (scaling up) oleh Tim Panel Independen (TPI) dan masyarakat, yang dijadwalkan pada 21–23 Juli 2025. (panrb)
