MALINAU, SB) – Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Akurasi Data untuk Seluruh Layanan Kepegawaian ASN, Selasa (20/5/2025), di Badan Diklat Malinau.
Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Akurasi Data untuk Seluruh Layanan Kepegawaian ASN. (kominfo)
Dalam sambutannya, Sekda Ernes menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kalau bicara kebijakan, maka basis utamanya adalah data. Tanpa data yang akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa data ASN tidak sekadar deretan angka, tetapi berkaitan langsung dengan aspek manusia. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh perangkat daerah agar lebih teliti dan serius dalam menyusun serta memperbarui data kepegawaian.
Sekda juga berbagi pengalaman pribadi mengenai pentingnya ketepatan data, terutama dalam proses kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberian penghargaan masa kerja. Menurutnya, data yang tidak akurat bisa menghambat proses administrasi bahkan menurunkan kualitas penilaian kinerja.
“Data kepegawaian harus mencakup latar belakang pendidikan, usia, masa kerja, hingga kondisi pribadi. Ini bukan hanya soal jumlah pegawai,” tegasnya.
Ia juga mendorong percepatan integrasi data kepegawaian dengan sistem digital melalui program Smart Government yang tengah dikembangkan Pemkab Malinau. Harapannya, ke depan data ASN dapat terhubung dengan sistem layanan publik lainnya, termasuk NPWP dan identitas digital nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Malinau, Yuli Triana, menjelaskan bahwa rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi ASN (CSN).
Tujuan utama kegiatan ini, lanjut Yuli, adalah menyamakan persepsi antar perangkat daerah, mengevaluasi pengelolaan kepegawaian, serta menyampaikan kebijakan terbaru terkait manajemen ASN.
“Kegiatan ini penting untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat pelayanan kepegawaian yang akuntabel dan profesional,” jelasnya.
Rakor ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari sekretaris dan pejabat kepegawaian dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malinau. Kegiatan berlangsung dengan metode pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab interaktif, menghadirkan narasumber dari BKN Regional VIII Banjarmasin dan BKPP Malinau. (kominfo)
