Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut langsung kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, S.PWK., selaku Ketua Tim beserta Anggota Komisi II DPR RI dan KPU RI. (Foto:adpim)
PONTIANAK, Suaraborneo.id - Sebagai salah satu provinsi dengan luas wilayah yang besar dan tantangan geografis yang kompleks, Kalimantan Barat menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan Pilkada.
Beberapa faktor seperti aksesibilitas ke daerah terpencil, distribusi logistik, netralitas aparat, potensi politik uang, serta persaingan politik yang ketat menjadi isu utama yang perlu dievaluasi.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kalimantan Barat guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di daerah ini.
Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut langsung kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, S.PWK., selaku Ketua Tim beserta Anggota Komisi II DPR RI dan KPU RI, Kamis (13/2/2025).
Dalam agenda tersebut, Harisson mengatakan telah melakukan upaya dan kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan pilkada. Hal tersebut membuahkan hasil dimana berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kalbar Memiliki IKP 2024 sebesar 12,69 yang termasuk kategori rendah.
“Namun masih ada catatan terkait Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pilkada serentak tahun 2024 dimana dari 3.956.969 Daftar Pemilih Tetap, sebanyak 2.694.951 masyarakat hadir ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan tingkat partisipasi rata rata 67.96% yang masih berada dibawah angka nasional,” katanya.
Partisipasi Pilgub tertinggi yakni Kabupaten Melawi (87,50%), Landak (82,82%), Kapuas Hulu (81,65%), dan Sintang (80,13%) dan Partisipasi terendah adalah Kota Pontianak (53,58%).
“Untuk Partisipasi Pilbup/Pilwako tertinggi : Kabupaten Melawi (87,50%), Landak (82,80%), Kapuas Hulu (81,58%), dan Sintang (80,04%) dan Partisipasi terendah: Kota Pontianak (53,39%),” ungkap Harisson.
Tak menampik, Harisson menambahkan secara umum Pilkada Serentak 2024 di Kalbar berlangsung aman, tertib dan lancar.
“Memang ada beberapa dinamika diantaranya faktor geografis, terdapat daerah yang saat bersamaan mengalami banjir yang berdampak pada pelaksanaan pemungutan suara di beberapa wilayah seperti di Kab. Ketapang, namun pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar, kemudian terdapat PSU yang dilaksanakan di Landak dan permasalahan pemungutan suara di Melawi, akibat kesalahan administratif,” jelasnya.
Seperti yang kita ketahui, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Kalimantan Barat terpilih akan dilantik serentak tahap pertama pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden RI (termasuk gugatan Pilkada Kabupaten Melawi yang sudah ada putusan dismissal dari MK).
“Jadi kita harapkan semua berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, sehingga para pemimpin daerah yang terpilih dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI mengatakan kunker tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, baik dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, maupun dinamika politik lokal.
“Evaluasi ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel,” kata Bahtra.
Dikatakannya lagi bahwa Pilkada 2024 merupakan momentum strategis dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan kajian dan refleksi terhadap keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
“Hasil dari kunjungan ini akan menjadi referensi bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pemilu mendatang, sehingga proses demokrasi di Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berintegritas,” ujarnya.
Bahtra menuturkan dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, perbaikan dalam regulasi, transparansi, serta pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar Pilkada mendatang dapat berlangsung lebih adil, demokratis, dan terpercaya.
“Evaluasi ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,” tuturnya.
Bahtra berharap Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan Pilkada 2024 di Kalimantan Barat, mulai dari aspek penyelenggaraan, regulasi, pengawasan, hingga permasalahan yang dihadapi.
“Melalui kunjungan ini, Komisi II DPR RI dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan Pilkada serta memperoleh masukan langsung dari para pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, peserta pemilu, aparat keamanan, maupun masyarakat,” tutupnya. (Adpim)
