Menteri PANRB Dorong Sinergi untuk Wujudkan Layanan Publik Digital yang Inklusif dan Berdampak

Rapat Koordinasi Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung. (Foto:ist)

BANDUNG, Suaraborneo.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menghadirkan ekosistem pelayanan publik digital yang berkualitas, inklusif, dan berdampak. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung, Kamis (5/11).

Menurut Rini, sinergi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar layanan publik dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. “Kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan,” ujarnya.

Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi. Rini menyebutkan, sejumlah tantangan seperti keterbatasan kapasitas ASN, infrastruktur yang belum memadai, dan proses bisnis yang kompleks dapat diatasi melalui koordinasi yang kuat.

Era digital, lanjutnya, harus dihadapi dengan adaptasi dan transformasi melalui program seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan INA Digital. “Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani,” tegas Rini.

Dalam rapat tersebut, Rini memberikan arahan khusus kepada BKN, LAN, dan ANRI:

1. BKN diminta untuk meningkatkan efisiensi proses manajemen ASN berbasis merit, mempercepat digitalisasi rekrutmen dan pengembangan karier ASN, serta mengembangkan sistem data terintegrasi guna mendukung kebijakan strategis.
2. LAN diharapkan memperkuat inovasi pelatihan berbasis teknologi, menciptakan model pembelajaran adaptif, dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.
3. ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip, mengintegrasikannya dengan SPBE, serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang turut hadir, menyoroti pentingnya pemerataan kapasitas birokrasi antara pusat dan daerah. Ia juga menekankan perlunya mengurangi politisasi birokrasi, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada.

“ASN adalah pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tanpa reformasi, visi Indonesia Emas 2045 akan sulit diwujudkan,” tegas Rifqinizamy.

Rapat ini diakhiri dengan apresiasi Menteri Rini kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap transformasi birokrasi. “Transformasi ini bertujuan menciptakan birokrasi yang berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (PANRB)