Wakil Bupati Sekadau dan Sekda Hadiri Rapat Paripurna DPRD Terkait Raperda

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Isa, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau pada Selasa, 31 Oktober 2023.Foto:di

Sekadau Kalbar, SB - Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Isa, turut serta dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau pada Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Kerjasama Desa, Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan pencabutan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2017 tentang tata cara tuntutan penyelesaian kerugian daerah.

Rapat Paripurna, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendy, dihadiri oleh Wakil Ketua I Handi, Wakil Ketua II Zaenal, 25 anggota DPRD, Sekretaris DPRD Nurhadi, Forkopimda, para kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, Direktur RSUD Sekadau, Direktur PDAM Sirin Meragun Sekadau, dan undangan lainnya.

Jubir masing-masing Fraksi DPRD Sekadau dari Partai Demokrat, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, Gerindra, Fraksi Persatuan, dan Nasdem menyampaikan Pendapat Akhirnya. Keputusan mengenai tiga Raperda tersebut disetujui oleh seluruh delapan fraksi DPRD Sekadau, dengan catatan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait perhatian beberapa fraksi terhadap meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sekadau, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menangani masalah ini dengan serius. Langkah-langkah pencegahan telah diambil, termasuk surat himbauan terkait penanganan DBD di Puskesmas di kecamatan-kecamatan.

"Dinas terkait sudah bergerak untuk mencegah lonjakan pasien di RSUD Sekadau dan menyampaikan surat himbauan terkait penanganan penyebaran DBD di masing-masing Puskesmas di kecamatan-kecamatan," kata Wakil Bupati Subandrio.

Subandrio mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak menganggap remeh terhadap penyakit DBD. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen dan serius dalam menangani kasus DBD, membutuhkan kerjasama stakeholder dan petugas kesehatan untuk keberhasilan penanganan ini. [red]