![]() |
| High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Bank Indonesia Kalbar.(Foto:himas) |
Selain itu, praktik penjualan LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penimbunan turut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi stabilitas harga dan memicu inflasi.
"Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok dan energi agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia serta harga tetap terkendali. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah," tegas Kapolda saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Bank Indonesia Kalbar, Rabu (22/7).
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar tersebut membahas strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi mendorong inflasi pada semester II tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di Kalimantan Barat secara umum tetap aman dan kondusif. Namun, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memperkuat sinergi dalam pencegahan sejak dini.
Rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat Gerakan Pangan Murah, menjaga kelancaran distribusi, meningkatkan kerja sama antardaerah, serta memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.(*/r)
