 |
| Pemateri saat menyampaikan Materi Workshop Peliputan Pemilu 2024, Di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (20/09/2023) (Foto/TN) |
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, secara Virtual, dengan menghadirkan sejumlah Narasumber yakni dari KPU Kalbar, Heru Hermansyah, Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, anggota Dewan Pers periode 2013-2016/2016-2019, Jimmy Silalahi, Ketua KPID Kalbar, Deddy Malik dan Sekretaris AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri.
Kepala Divisi Hukum KPU Kalbar, Heru Hermansyah, mengatakan, salah satu tugas dan kewajiban KPU adalah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tahapan pemilu kepada masyarakat baik melalui media sosial resmi KPU maupun media masa seperti Online, Cetak maupun Elektronik.
Untuk itu media dinilai sangat penting dalam penyelenggaran Pemilu karena bagian dari Pilar ke-4 Demokrasi.
"Karena Media lebih konperhensif dalam penyampaikan informasi, terutama dalam penyajian data," katanya.
Heru, menambahkan, yang paling sulit adalah Media sosial yang informasinya tanpa di filter sehingga dapat menimbulkan Hoax dan menimbulkan polalisasi di masyarakat.
"Ini yang kami butuhkan dari media massa untuk meluruskan informasi kepada masyarakat terhadap tahapan pemilu," jelasnya.
Ia menambahkan, untuk tahapan pemilu saat ini sudah masuk tahapan DCS. Sementara jumlah pemilih di Kalbar sebanyak 3.958.561 jiwa dengan pemilih terbanyak adalah Milenial sebanyak 1.004.327 jiwa.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, mengatakan, terkait isu Krusial yang menjadi prioritas pengawasan seperti, Politik Identitas, Politik Uang dan Netralitas ASN.
"Kenapa ini terjadi (Politik Identitas), karena biaya murah, Efektif, namun menimbulkan kesenjangan di masyarakat," paparnya dalam materi Workshop.
Sementara berkaitan dengan Politik Uang, efektivitasnya turun, karena tidak ada jaminan untuk calon banyak uang bisa terpilih. "Yang ada uangnya habis, calon tidak terpilih," ujarnya.
Faisal menambahkan adapun potret kerawanan pemilu terdapat pada hak pilih, kampanye serta pemungutan dan rekapituliasi. Hal ini menjadi konsentrasi pengawasan Bawaslu. Untuk TPS Rawan yakni TPS dengan partisipasi pemilih 100 persen.
"Contohnya partisipasi pemilih sampai 105 persen, inikan aneh, dapat surat suara darimana, apakah dari TPS lain atau dari surat suara cadangan, ini menjadi konsen kita," jelasnya.
Berkaitan dengan peran media dalam konteks pemilu harus menjadi refrensi ditengah maraknya Hoax, menjadi sarana untuk memperkuat Integrasi hingga sebagai mata publik terhadap kinerja dan Integritas Penyelenggara Pemilu.
"Menurut saya media harus tetap mengawasi penyelenggara pemilu," tegasnya.
Anggota Dewan Pers periode 2013-2016/2016-2019, Jimmy Silalahi, mengatakan, peran media super penting, karena dalam hitungan detik dapat membantu membangun Indonesia.
Begitu juga sebaliknya, dalam hitungan detik media juga dapat menghancurkan Indonesia melalui Produk jurnalistiknya terlebih media yang dibuat untuk kepentingan politik.
"Jangan ada lagi media siluman," tegasnya.
Khusus di Kalimantan Barat ada 12 kabupaten dan 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2031 desa. Jika produk Jurnalistik tidak baik maka seluruh masyarakat Kalbar akan hancur. Jimmy meminta agar media memiliki peran penting dalam Pilar Demokrasi.
Direktur Eksekutif Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) ini juga meminta agar jurnalis tidak menjadikan berita hoax di media sosial sebagai sumber berita. Media juga diminta benar-benar melakukan Verifikasi terhadap produk jurnalistik.
Hal yang bisa dilakukan media dalam tahapan pemilu salah satunya penyampaian data pemilih, langkah Afirmatif untuk membantu kelompok khusus seperti Disabilitas hingga pendidikan pemilih.
"Jangan sampai karena berita di media membuat pemilih tidak ada selera untuk datang ke TPS. Bangunlah motivasi positif kepada mereka," pintanya.
Inti yang harus disajikan Pers dalam pemilu menurutnya yakni peserta pemilu, regulator dan regulasi pemilu, tahapan pemilu, pengamanan pemilu, isue terkait pemilu, peran masyarakat dan lain-lain. (TN)
