 |
| Acara sosialisasi optimalisasi pelayanan pejabat (foto kom) |
Turut hadir Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat, Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat Koordinator Bidang Kerjasama & Hubungan Antar Lembaga, Asisten Administrasi Umum Setda Landak, Perwakilan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak atau yang mewakili, Camat se Kabupaten Landak atau yang mewakili, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Diskominfo (PPID) di setiap OPD, Badan, dan Kantor Camat di lingkungan Pemkab Landak, Kepala Desa Hilir Kantor, Kepala Desa Amboyo Inti, Kepala Desa Pawis, Kepala Desa Amboyo Utara, Bumdes Amboyo Utara, Bumdes Hilir Kantor.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati Landak Samuel menyampaikan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman lebih luas melalui narasumber untuk memberikan informasi publik kepada Masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Di era digitalisasi dan kemajuan teknologi Masyarakat sudah mulai memanfaatkan dan memerlukan informasi publik dari pemerintah daerah dan kita berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut,” ujar Samuel.
Lebih lanjut Samuel mengatakan tentunya dalam memberikan informasi publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Hal ini bertujuan agar tidak menjadi salah interpretasi serta salah persepsi dan juga agar tertib. Memang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, tetapi tidak sedikit juga masyarakat atau oknum-oknum tertentu yang bertujuan untuk memanfaatkan informasi itu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok atau juga bertujuan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu kita harus jeli dan cermat tentu nanti dalam penyampaian materi ini ada koridor-koridor yang harus di perhatikan,” tutur Samuel.
Samuel menuturkan melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan pendampingan dari Komisi Informasi (KI) untuk memberikan masukan-masukan dan kaidah-kaidah supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita tanpa harus mengabaikan apa yang harus dirahasiakan dan apa yang harus kita batasi.
“Kegiatan ini saya anggap sangat strategis karena ini tidak terlepas dari sejarah Keterbukaan Informasi Publik. Kalau dulu memang mungkin terbatas karena keterbatasan teknologi dan sarana komunikasi sehingga permintaan data bisa saja tidak kita penuhi. Sekarang jika ada pihak, organisasi atau institusi yang meminta data tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, biasanya akan berlanjut ke pengaduan ke KI hingga menjadi sengketa. Jika kita tidak cermat mungkin bisa ke tingkat yang lebih lanjut. Namun Puji Tuhan kita selama ini masih belum ada terjadi seperti itu,” ungkapnya.
Samuel berpesan kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Aktif dalam berdiskusi dan menyimak, jika nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada narasumber dari KI yang sudah memahami betul terkait informasi publik tersebut.
“Masing-masing OPD mengelola informasi di OPD-nya masing-masing. Dan saya harapkan untuk aktif, ya dan nanti dikomando oleh Kominfo. Jadi kita ini dinilai. Mungkin nanti di ekspos saja OPD mana saja yang tidak pernah ekspos dan input datanya karena kita berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan data itu harus up-to-date. Jangan sampai data yang sudah lama tidak diubah atau di update begitu diakses oleh masyarakat kemudian menjadi referensi atau sumber informasi mereka lalu diolah dan di analisa tentu hasilnya akan lain dan tidak sesuai,” jelas Samuel.
Pj. Bupati Landak itu juga menyatakan dengan adanya aplikasi ini kita diuntungkan juga karena orang tidak perlu beramai-ramai datang ke kantor untuk meminta data.
“Inilah bentuk layanan prima kita kepada masyarakat. Sekarang informasi ini memegang peranan penting bahkan merupakan hal yang paling penting karena kalau tidak mengetahui informasi yang ada di sekitar dan di lingkungan diluar sana kita akan selalu ketinggalan,” ucap Samuel.
Samuel juga menyambut baik inovasi yang disampaikan oleh Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (HMIP) terkait dengan pengintegrasian chatbot dalam website PPID.
“Saya menyambut baik juga inovasi yang disampaikan oleh Ibu Yuyun (Kepala Bidang HMIP) kaitan dengan pengintegrasian chatbot dalam website PPID. Saya harap nanti pengintegrasian ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya harus selalu dilakukan pembinaan, di monitor, dan sering diingatkan. Karena ya manusiawi kita takutnya ada yang lupa kedepannya. Sehingga keberadaan pemerintah daerah ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat apalagi terkait pelayanan publik,” tutur Samuel.
Tidak lupa Samuel mengingatkan kepada peserta untuk melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat, abdi negara untuk melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
“Mari kita sukseskan dan dukung bersama apa yang menjadi kemudahan dan apa yang menjadi tugas dan fungsi serta tanggungjawab kita bersama. Saya selalu mengingatkan bahwa kita melaksanakan tugas kita ini sebagai abdi masyarakat, abdi negara untuk melayani masyarakat dari berbagai tingkatan. Dari Presiden hingga Kepala Desa kita semua digaji untuk melayani masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan ini adalah bentuk amal ibadah kita kepada masyarakat dan tentu merupakan kebahagiaan bagi kita jika kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tutup Samuel.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Bapak Lufti Faurusal Hasan dan Koordinator Bidang Kerjasama & Hubungan Antar Lembaga Bapak Sabinus Matius Melano serta penjelasan dan simulasi terkait Chatbot oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Ibu Yuliana Titiari.
(Diskominfo Kab. Landak)
