Pemkab Diharapkan bisa Mengakomodir Hasil Musrenbangdes

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kusnadi. Foto:int

Sintang Kalbar, Suaraborneo.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kusnadi mengarapkan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengakomodir dengan baik program yang disampaikan desa melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Ia juga mengharapkan agar sejumlah program prioritas yang diusulkan desa dalam kegiatan Musrenbangdes yang mereka gelar bisa terakomodir dengan baik. 

“Hal itu demi kemajuan pemerintahan desa,” kata Kusnadi beberapa hari lalu saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Sintang.

Memang, ada beberapa program prioritas yang disampaikan oleh masing-masing desa kepada pemerintah daerah dalam kegiatan Mussrenbangdes tersebut tidak bisa dipenuhi, lantaran keterbatasan anggaran dan kemampuan daerah, sehingga dilaksanakan secara bertahap.

“Diharapkan program prioritas yang benar-benar dinilai desa urgent dan sangat diperlukan masyarakat bisa terakomodir. Itu yang perlu didahulukan dalam perencanaan pembangunan,” ungkapnya.

Kusnadi menyebut, hal utama aspirasi yang disampaikan sejumlah kepala desa dan masyarakat, khususnya di Dapil Sepauk-Tempunak adalah persoalan infarstruktur jalan dan jembatan. Diakuinya, rata-rata infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Sepauk dan Tempunak itu masih belum tersentuh dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

“Usulan, agar pembangunan infrastruktur tersebut terealiasu juga disampaikan mereka dalam forusm Musrenbang desa sebagai usulan yang sangat prioritas,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Kusnadi mengharapkan apa yang menjadi usulan tingkat desa pada kegiatan Musrenbangdes dapat diakomodir dan direalisasikan, karena pemerintah desa juga menampung aspirasi dan keinginan rakyatnya untuk menuju sutau perubahan di masing-masing desa.

Ditengah minimnya anggaran pembangunan saat ini, Kusnadi juga menyarankan agar pemerintah dapat memperhatikan tiap usulan yang diajukan desa melalui hasil Musrenbangdes masing-masing desa. 

“Tentunya dengan melihat apakah prioritas dan urgent tidaknya, kalau benar-benar dinilai urgent dan memang butuh ditangani,” pungkasnya. (tm)