Komisi C DPRD Hearing Realisasi Anggaran Bersama DPUPR

Editor: suaraborneo.id author photo

Rapat dengar pendapat komisi C bersama DPUPR Landak
LANDAK, suaraborneo.id - Persentase pelaksanaan pembangunan di kabupaten Landak masih belum optimal dan terkendala disebabkan adanya perubahan APBD yang diprioritaskan pada penanganan COVID-19.

Hal ini disampaikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) kabupaten Landak Erani, pada rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Kabupaten Landak, terkait realisasi semester pertama tahun anggaran tahun 2020.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamri, didampingi oleh Komisi C beserta anggota DPRD, di ruang utama kantor DPRD Landak Rabu (22/07/2020).

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Landak, Yohanes Desianto, dengar pendapat terkait realisasi anggaran tersebut merupakan suatu keharusan untuk diketahui, terlebih saat ini semua sektor mengalami dampak serius selama pandemi virus corona.

Dari hasil pembahasan yang  dilaksanakan  ini persoalan yang menjadi kendala pada anggaran pemerintah daerah yakni serapan realisasi masih belum mencapai 50 persen. 

"Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit yaitu Pandemi COVID-19, dengan demikian maka tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang seyogyanya berjalan lancar menjadi terhambat pelaksanaanya," ucap Yohanes.

Walaupun demikian lanjut Yohanes, dia mengajak seluruh pihak untuk tidak berputus asa apalagi patah semangat karena diperubahan APBD ini, karena hal tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden bahwa semua kegiatan dilaksanakan melalui swakelola dan padat karya.

"Meskipun masih pada masa Pandemi namun kegiatan-kegiatan fisik tetap boleh dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, selain itu setiap kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan tidak menjadi masalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk pelaksanaanya," ungkap Yohanes.

Dalam kesempatan itu, Kadis PUPR Kabupaten Landak, Erani memaparkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memiliki rencana awal terkait pelaksanaan pembangunan ditahun 2020.

Pihaknya sudah melakukan perencanaan satu tahun sebelumnya karena pembangunan ini untuk kebutuhan orang banyak maka diperlukan planning yang baik. 

"Sementara untuk realisasi perlu kami sampaikan bahwa persentase pelaksanaan yang masih belum optimal ini disebabkan adanya perubahan APBD yang diprioritaskan pada penanganan COVID-19 sehingga anggaran pembangunan juga terkendala," ungkap Erani.

Penulis : MC/Anton
Editor  :  Asmuni



Share:
Komentar

Berita Terkini