SINTANG, suaraborneo.id - Dalam melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) kali ini, saya lihat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan kepala desanya itu sangat luar biasa,” kata Alpius, anggota DPRD Sintang. Hal ini disampaikannya usai acara pembukaan Musrenbang tingkat kecamatan di Desa Nanga Merakai, Kecamatan Ketungau Tengah (11/02/2020).
Alpius mengatakan bahwa memang acara Musrenbang merupakan kegiatan rutin baik di tingkat desa maupun kecamatan namun kali ini terlihat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Secara khusus mereka dapat berdiskusi langsung dengan para anggota dewan yang mewakili mereka di pemerintahan tingkat kabupaten.
“Sistem penganggaran yang ada sekarang ini kalau tidak melalui Musrenbang akan menyebabkan kita sulit melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Semua harus terencana 1 tahun sebelumnya. Seperti kita hari ini, kita evaluasi hasil Musrenbang tahun 2019 yang sudah tercetak dari simral untuk tahun 2020 sekaligus kita mau membuat daftar rencana kegiatan pembangunan untuk tahun 2021,” papar Alpius.
Tentu, sambungnya, para kepala desa dan BPD dalam Musrenbang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desanya harus selalu bersinergi, agar memperkuatkan satu dengan yang lain.
“Tahun ini, selaku anggota DPRD, kita memberikan dukungan melalui pokok-pokok pikiran kita di beberapa desa di wilayah Ketungau Tengah ini,”ujar Alpius.
“Akan kita perjuangkan kepada pemerintah, terutama pengentasan permasalahan di bidang pendidikan, bidang infrastruktur soal jalan dan jembatan,” sambung pria yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai BPD di salah satu desa di Ketungau tengah ini.
Alpius juga mengingatkan bahwa dalam proses pelaksanaan usulan kegiatna pembangunan melalui Musrenbang tentu akan dipilah kembali di tingkat kabupaten kemudian diajukan disaring kembali hingga ke tingkat nasional. Hal ini berkaitan dengan skala prioritas pembangunan daerah dan kerangka acuan pembangunan nasional.
“Selain itu, kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita lakukan tentulah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah yang ada,” tutup Alpius. (hms)