 |
| Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat melantik dia Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Kubu Raya |
KUBU RAYA, suaraborneo.id – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan kembali melakukan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Jumat (11/10). Setelah tiga kali rotasi pada Juli, April, dan September lalu, kali ini Bupati Muda mengambil sumpah janji dan melantik dua pejabat eselon II di Aula Kantor Bupati Kubu Raya. Adriansyah menempati jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Jabatan lamanya sebagai Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil digantikan M. Noh yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
Dalam sambutannya Bupati Muda Mahendrawan menyebut mutasi dan rotasi sebagai penyegaran yang lumrah dalam proses birokrasi. Itu semua, menurutnya, adalah bagian dari bentuk tanggung jawab kepada negara. Karena prinsipnya birokrat sedang menjalankan praktik bernegara.
“Jangankan kita yang di birokrasi, rukun tetangga, petani, dan nelayan saja menjalankan praktik bernegara apabila mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan orang banyak. Karena itu, praktik bernegara inilah yang perlu menjadi pemahaman kita bersama, bahwa siapapun terlebih birokrasi harus fokus memberikan yang terbaik bagi daerah,” tuturnya.
Kontribusi terbaik itu, kata Muda, dapat dilakukan jika birokrat bekerja lebih dari standar. Ia menerangkan, lebih dari standar yang dimaksudkan yakni melampaui rutinitas yang biasa dilakukan. Alih-alih melampaui kewenangan.
“Semua birokrasi ilmunya sesuai standar dan itu sudah berjalan. Tapi hal yang di luar itu kita semua bisa melakukan untuk percepatan-percepatan. Nah, untuk meraih itu perlu pemikiran yang segar dan fokus. Harus ada atmosfer lingkungan kerja yang tenang sehingga mampu menjalani semua proses dinamika yang ada,” terangnya.
Muda menyebut tantangan ke depan tidak mudah. Proses alokasi dan penyusunan APBD sedang berlangsung untuk menghadapi tahun 2020. Terkait hal itu, ia meminta semua pihak memanfaatkan seoptimal mungkin alokasi anggaran yang akan diterima.
“Bahwasanya semua itu tidak ada istilah rebut-rebutan anggaran. Tapi semua ini adalah ditujukan dan diturunkan untuk percepatan kepada masyarakat. Karena kita sedang menjalankan praktik bernegara,” tegasnya.
Birokrasi, sebut Muda, harus menjadi contoh dalam memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Dengan begitu sejarah akan mencatat birokrat sebagai agen perubahan negeri. “Kata kuncinya perubahan. Kita harus fokus dengan hal-hal yang betul-betul mendarat ke problem-problem di masyarakat masyarakat,” ucapnya.
Muda menyatakan banyak program baru yang telah dan akan dimulai. Karena itu, dia menilai posisi-posisi jabatan tidak menjadi problem. Sepanjang birokrat bisa menjalaninya dengan baik. Menurutnya, hasil akan sesuai dan linier dengan kerja keras yang dilakukan bersama tim. Ia mengingatkan, bupati bersama seluruh birokrat adalah pengemban amanah dari masyarakat.
“Maka saya tegaskan, kita semua menjalankan praktik bernegara yang sangat-sangat mulia. Hadapi semua dinamika dengan ketenangan dan langkah-langkah yang memberikan dampak baik,” pesannya.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya Suprianto mengatakan, pemberhentian Adriansyah dari jabatan pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 821.22-3782 Tahun 2019. Keputusan ini juga menjadi dasar pengangkatan M. Noh sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggantikan Adriansyah.
“Adapun mutasi dari dan dalam jabatan eselon II di mana Adriansyah menjabat Kepala Satpol PP dan M. Noh dari Kepala BKPSDM menjabat Kadis Dukcapil didasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 701/BKPSDM/2019 tentang Mutasi PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon IIB,” jelasnya.
Penulis: Rio/hms
Editor: Asmuni