KUBU RAYA, suaraborneo.id - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengapresiasi penerapan teknologi olah tanah pada lahan gambut di sejumlah desa di Kubu Raya. Teknologi yang memungkinkan para petani mengolah lahan tanpa membakar ini, menurutnya, berpengaruh signifikan pada penurunan titik api (hotspot) di Kubu Raya.
Berdasarkan data hotspot per kabupaten tanggal 1 Mei-9 Agustus 2019 yang dirilis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), terdapat 42 titik api di wilayah Kabupaten Kubu Raya dari total 778 titik api di Kalimantan Barat. Dengan jumlah itu, Kubu Raya berada di peringkat kedelapan dari 12 kabupaten penyumbang titik api di Kalbar. Kabupaten Sanggau menjadi lokasi titik api terbanyak yakni 139 titik api. Adapun Kayong Utara menjadi pemilik titik api paling sedikit dengan 7 titik api.
“Yang terjadi tahun ini relatif berkurang kalau dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau petani yang membakar saya pastikan berkurang. Artinya petani yang menanam dengan cara membakar lahan sudah jauh berkurang. Kita sudah evaluasi,” ujar Muda Mahendrawan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (12/8).
Muda mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama ini komit pada upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat. Selain mengajak warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah pihak juga kerap melakukan pelatihan mengolah tanah tanpa bakar.
“Jadi masing-masing desa menjaga. Hingga saat ini sudah banyak program pemberdayaan masyarakat yang masuk di Kubu Raya. Ini juga berkontribusi besar mengurangi masyarakat yang membuka lahan dengan membakar. Dengan teknologi, warga diajarkan untuk tidak perlu lagi membakar lahan. Itulah di antara gunanya program-program pemberdayaan yang masuk. Dapat mengubah pola pikir masyarakat,” terangnya.
Terkait masih adanya titik api di sejumlah tempat di Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengungkapkan, pemerintah daerah akan memperbanyak pembuatan sumur bor yang nantinya ditempatkan di sekitar kawasan lahan gambut. Penganggaran untuk pengadaan sumur bor dilakukan di APBD Perubahan 2019. Sumur bor akan difungsikan untuk membasahi lahan gambut di musim kering.
“Upaya-upaya solusi ke depan, sumur bor sudah direncanakan untuk diperbanyak. Supaya nanti pembasahan-pembasahan dilakukan saat-saat suhu meninggi. Jadi dibasahkan tanpa menunggu ada api,” kata Muda.
Lebih jauh ia mengungkapkan, operasional sumur bor nantinya akan menggunakan teknologi konverter kit, menggunakan gas yang merupakan karya putra daerah Kubu Raya. Dengan begitu akan lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi kebakaran pada lahan gambut.
"Mengingat bentangan lahan gambut yang sangat luas, tentu rentan sekali terbakar. Untuk itu, ke depan kita akan melakukan upaya antisipasi dengan memanfaatkan konverter kit ABG yang merupakan karya putra daerah untuk meminimalkan terbakarnya lahan gambut tersebut," jelasnya.
Muda menerangkan, dari hasil uji coba yang telah dilakukan, penggunaan bahan bakar gas tabung tiga kilogram dengan konverter kit ABG (Amin BenGas) dapat menghidupkan mesin air lebih dari sepuluh jam. "Jadi ketika musim panas, mesin air ini akan terus kita hidupkan untuk membasahi lahan gambut. Sehingga dengan kondisi basah lahan tidak mudah terbakar. Ini merupakan salah satu upaya ke depan agar kebakaran lahan gambut dapat diminimalkan," tuturnya.
Rakor penanggulangan Karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dipimpin langsung Gubernur Sutarmidji. Selain diikuti seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat, rakor juga dihadiri pimpinan 94 perusahaan di Kalbar yang terindikasi membakar lahan di areal konsesinya.
Gubernur Sutarmidji menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan di areal lahannya. "Ke-94 perusahaan ini terdiri dari 56 perkebunan dan 38 Hutan Tanaman Industri. Mereka kita panggil karena di sekitar kawasan konsesi yang mereka kelola terdapat titik api," kata Sutarmidji.
Di tempat yang sama Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rasio Ridho Sani menuturkan, pihaknya telah menugaskan tim selama hampir dua pekan lalu ke Kalimantan Barat untuk mengamati secara mendalam terkait peristiwa karhutla di Kalbar. Hal itu dilakukan setelah adanya indikasi kenaikan jumlah titik hotspot di Kalbar secara signifikan pada periode bulan Juli-Agustus.
"Saat ini sudah ada tujuh perusahaan perkebunan di Kalbar yang sudah kita panggil untuk dimintai keterangan dan menghadap penyidik kami," ungkapnya.
Penulis: rio/humas
Editor: Asmuni