 |
| Wakil Bupati Sekadau Aloysius tandatangani KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2019 |
SEKADAU, suaraborneo.id - Rapat Paripurna ke-4 masa Persidangan ke-III dengan agenda penandatanganan Kesepakatan Antara DPRD Kabupaten Sekadau dan pemerintah daerah terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD kabupaten sekadau tahun anggaran 2019. Rapat bertempat diruang rapat utama DPRD Kabupaten Sekadau, Selasa (20/8/2019).
Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus didampingi Wakil Ketua DPRD, Jepray Raja Tugam. Hadir dalam rapat ini, Sekda Kabupaten Sekadau, Zakaria dan sejumlah kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau.
Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengatakan, kebijakan umum perubahan anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2019 disusun sebagai suatu strategi dalam rangka menyikapi berbagai situasi yang berkembang pada saat ini terkait realisasi pendapatan dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.
Aloysius menambahkan, strategi yang sudah tertuang dalam KUPA-PPAS Perubahan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi;
1. Kemungkinan tidak optimalnya pencapaian realisasi rencana pendapatan daerah.
2. Adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan atau terbayarkan pada akhir tahun berjalan.
3. Tidak ditindaklanjutinya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada semester I yang belum mencapai target sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Selain itu, KUPA-PPAS Perubahan juga menjadi landasan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya belum
dapat ditindaklanjuti. Diantaranya, penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Kalbar dan PT. Jamkrida.
"Saya mengimbau agar SKPD dapat proaktif dan responsif dalam tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan anggaran dan belanja daerah tahun 2019 agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019," pesan Aloysius. (red/as)