 |
| Rapat Koordinasi Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026), dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (adpim) |
Langkah tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026), yang dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta unsur terkait.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan, OMC menjadi salah satu langkah utama yang akan dimaksimalkan dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data BMKG, terdapat potensi awan hujan di wilayah Kalimantan Barat pada 4 hingga 8 September 2026.
“Dalam hal ini, pihak Kementerian Kehutanan bersama BNPB dan instansi terkait menginstruksikan agar potensi awan hujan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pembasahan tinggi muka air tanah di lahan gambut, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” ungkap Raja Juli.
Selain OMC, pemerintah juga memperkuat operasi water bombing untuk menjangkau wilayah yang sulit ditangani melalui operasi darat. Dukungan armada udara akan ditambah, termasuk bantuan tiga pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang yang dijadwalkan tiba pada Rabu mendatang.
Operasi water bombing juga akan diarahkan ke sejumlah wilayah yang dinilai krusial, termasuk kawasan Danau Sentarum yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.
Di sisi darat, penanganan diperkuat dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD, serta relawan. Pemerintah juga akan melakukan pemetaan lebih detail hingga tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memastikan kebutuhan personel dapat dihitung secara tepat.
“Ke depan akan dilakukan mapping secara lebih detail per kabupaten/kecamatan untuk menghitung kebutuhan personel secara presisi, mulai dari kebutuhan personel TNI, Polri, BPBD, hingga Manggala Agni sehingga distribusi kekuatan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk kawasan gambut, pemerintah menyiapkan pendekatan khusus melalui teknik peat injection atau penyuntikan gambut. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu membasahi gambut secara lebih menyeluruh sehingga bara api di bawah permukaan dapat dikendalikan.
Di sisi lain, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah menegaskan proses hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
Sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera, lahan yang terbakar akan diberi garis pengaman (police line/forest line) dan tidak diperbolehkan untuk ditanami selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Raja Juli juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman, tetapi harus diiringi dengan upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat.
“Saya harap tradisi membakar lahan secara sembarangan, membuka lahan dengan cara mudah dan murah, serta kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di dekat lahan kering harus dihentikan demi keselamatan bersama,” pungkasnya.
Selain dukungan personel dan peralatan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan. Dalam rakor tersebut disampaikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan sebesar Rp5,5 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dukungan anggaran operasional lainnya juga akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BNPB dan DPR RI guna memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Melalui kombinasi operasi udara, operasi darat, pembasahan lahan gambut, penegakan hukum, dan penguatan pencegahan, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan Barat dapat dipercepat sekaligus mencegah munculnya kembali titik kebakaran.(r/*)
