 |
| Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM di Kabupaten Sintang, Kamis (3/9/2026). Dalam rakor tersebut, Bupati meminta Pertamina memperketat pengawasan penyaluran Pertalite agar tepat sasaran dan pasokan kepada masyarakat tetap lancar. (istimewa/*) |
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM yang dipimpin Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis (3/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Hiswana Migas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sintang. Sementara Sales Branch Manager Kalbar II Fuel Pertamina Patra Niaga, Muhammad Bisma Abdillah, mengikuti rapat melalui Zoom Meeting.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, rapat tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Pertalite. Kondisi itu juga diperkuat dengan temuan langsung di lapangan mengenai penyaluran BBM bersubsidi yang dinilainya belum tertib.
“Rapat ini kami laksanakan karena menerima keluhan masyarakat dan melihat langsung penyaluran Pertalite yang amburadul di Kabupaten Sintang,” ujar Gregorius.
Menurutnya, kondisi kemarau yang masih berlangsung turut menjadi perhatian. Debit air sungai yang surut berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, sementara antrean kendaraan di SPBU juga semakin panjang.
“Musim kemarau masih panjang, debit air sungai surut, antrean di SPBU juga panjang. Kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi sebenarnya, terutama terkait suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang,” katanya.
Gregorius juga meminta agar penggunaan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi benar-benar diterapkan dengan aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh seluruh SPBU.
“Kami minta sistem barcode untuk mengisi BBM bersubsidi tidak sekadar barcode ecek-ecek, tetapi harus disertai aturan yang jelas dan bisa dilaksanakan oleh SPBU,” tegasnya.
Ia berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat maupun pergerakan ekonomi di Kabupaten Sintang.
Bupati juga meminta Pertamina memberikan laporan mengenai jumlah BBM bersubsidi yang dikirim setiap hari ke Sintang. Selain itu, penertiban SPBU dan pengawasan terhadap praktik pengisian yang tidak wajar dinilai perlu diperketat.
“Kami berharap penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Sintang lancar dan tepat sasaran, supaya proses ekonomi di wilayah kami tidak terkendala,” ujarnya.
Gregorius meminta agar pengisian menggunakan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi maupun pengisian berulang kali dapat dicegah.
“Pertamina diminta untuk menertibkan SPBU dan memastikan penyaluran sesuai ketentuan. Perlu ada larangan pengisian minyak yang tidak wajar, misalnya menggunakan tangki modifikasi atau melakukan pengisian berulang-ulang,” lanjutnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan, Gregorius meminta Pertamina bersama tim terpadu melakukan pengawasan secara langsung dengan melibatkan Pemkab Sintang serta aparat penegak hukum.
“Pertamina bersama tim terpadu kami minta melakukan pengendalian dan pengawalan ke lapangan bersama Pemkab Sintang dan aparat penegak hukum,” katanya.
Ia juga berharap Pertamina menambah jumlah armada mobil tangki guna mendukung kelancaran distribusi Pertalite sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Pertamina: Kuota Pertalite Sintang Terus Bertambah
Sementara itu, Muhammad Bisma Abdillah menjelaskan bahwa kuota Pertalite untuk Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan pada triwulan ketiga.
Ia memastikan pengambilan Pertalite oleh SPBU dari Depot Pertamina menggunakan mobil tangki juga berjalan lancar.
Namun, saat ini pengambilan Pertalite untuk SPBU di Sintang tidak lagi dilakukan dari Depot Pertamina Sintang karena stok di depot tersebut kosong. Pengambilan dialihkan ke Depot Pertamina di Pontianak.
“Untuk saat ini, pengambilan Pertalite oleh SPBU sudah tidak bisa ke Depot Pertamina Sintang karena kosong, tetapi dilakukan di Depot Pertamina Pontianak,” jelas Bisma.
Terkait pembatasan jumlah liter Pertalite yang dapat dibeli setiap kendaraan, Bisma mengatakan Pertamina belum dapat membatasi jumlah pembelian melalui sistem karena belum terdapat payung hukum yang mengatur secara spesifik.
“Kalau mau diatur melalui sistem barcode sebenarnya bisa, tetapi belum ada payung hukumnya,” katanya.
Bisma juga menegaskan bahwa SPBU seharusnya menolak pengisian Pertalite apabila terdapat ketidaksesuaian antara nomor polisi kendaraan dengan barcode yang digunakan.
Selain itu, kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi maupun barcode yang digunakan berulang kali untuk melakukan pengisian juga harus menjadi perhatian petugas SPBU.
“Seharusnya SPBU tidak memperbolehkan pengisian Pertalite jika nomor polisi kendaraan berbeda dengan barcode, tangki kendaraan sudah dimodifikasi, atau barcode sudah berulang kali digunakan untuk mengisi Pertalite,” pungkasnya. **
