SINTANG, SUARABORNEO.ID – Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan kesiapannya memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan koordinasi lintas instansi serta dukungan sarana dan prasarana.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menghadiri Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan Terpadu yang digelar Kodim 1205 Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas instansi dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sintang. (istimewa)
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny saat menghadiri Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan Terpadu yang diselenggarakan Kodim 1205 Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Tim Penanganan Karhutla Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Muhammad Zamroni, Forkopimda, anggota DPRD Sintang, jajaran OPD Pemkab Sintang, DAD Sintang, MABM Sintang, instansi vertikal serta perwakilan perusahaan.
Dalam penyuluhan tersebut, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan, koordinasi serta percepatan pemadaman di lapangan.
Menurutnya, TNI telah mengerahkan sejumlah perwira dan prajurit dari berbagai wilayah untuk membantu mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Kita ditugaskan untuk mengedukasi, mencegah dan terakhir penegakan hukum. Kita ingin memastikan kesiapan personel, peralatan, koordinasi dan percepatan pemadaman di lapangan,” ujar Parlindungan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perusahaan hingga masyarakat. Penanganan karhutla, kata dia, harus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan, pemanfaatan teknologi dan tata kelola yang baik.
“Semua harus bekerja sama dan berkolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak akan selesai secara efektif. Kita fokus pada pencegahan, kesiapsiagaan, teknologi, tata kelola dan operasional terpadu,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak menggunakan data yang sama dalam penanganan karhutla agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak berbeda-beda.
“Kita juga wajib satu data, jangan membuat informasi dan data yang berbeda,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menyatakan Pemkab Sintang siap menjalankan arahan pemerintah pusat dan Mabes TNI dalam upaya mencegah serta menanggulangi karhutla.
“Kami siap melaksanakan arahan dari Mabes TNI sesuai kemampuan daerah dan siap bekerja sama serta berkoordinasi dengan semua instansi untuk mencegah dan menanggulangi karhutla,” kata Florensius Ronny.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sintang juga berencana mengusulkan pengadaan alat berat berupa excavator untuk ditempatkan di setiap kecamatan.
Florensius menjelaskan, pengadaan alat berat tersebut tidak hanya untuk mendukung penanganan karhutla, tetapi juga membantu program ketahanan pangan di Kabupaten Sintang.
“Bapak Bupati Sintang sudah memberikan arahan untuk mengajukan ke DPRD Sintang pembelian alat berat berupa excavator untuk ditempatkan di semua kecamatan dalam rangka membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang sesuai arahan Bapak Presiden RI,” jelasnya.
Menurut Florensius, ketersediaan alat berat di setiap kecamatan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian sekaligus mengurangi praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“ mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar,” ujarnya.
Selain penguatan sarana dan prasarana, Florensius juga menyebut adanya arahan Presiden terkait penyediaan anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Ada juga arahan Bapak Presiden bahwa ke depan, di BPBD ada anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana,” pungkasnya. (*)
