-->

Sekda Harisson: Bapenda Kabupaten/Kota Maksimalkan Potensi PAD Melalui Strategi dan Inovasi

Editor: Redaksi
Sebarkan:

Penyampaian materi "Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah” kepada para peserta dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Ruang Kelas Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. (Foto:adpim)
PONTIANAK,suaraborneo - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya dengan memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus berani menetapkan target yang lebih tinggi, menggali potensi penerimaan secara maksimal, serta mengoptimalkan penagihan pajak daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.


Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari tercapainya target yang rendah, tetapi dari keberanian menetapkan target yang lebih menantang dan mampu merealisasikannya.


“Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi, yang kita inginkan bukan itu. Kita ingin target yang tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Dengan begitu, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal,” katanya saat memberikan materi bertemakan  “Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah” kepada para peserta dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Ruang Kelas Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Senin (20/7/2026).


Didampingi Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si sekda menambahkan peningkatan PAD menjadi kebutuhan yang sangat penting karena kemampuan fiskal daerah akan menentukan besarnya pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat.


Kegiatan  berlangsung di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar tersebut merupakan bagian dari penguatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah agar mampu menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.


“APBD pada dasarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar,” tuturnya.


Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya tingginya belanja pegawai yang ikut mempengaruhi ruang fiskal daerah.


“Kondisi ini menjadi tantangan bagi seluruh pemerintah daerah. Karena itu kita tidak boleh hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, daerah harus mampu memperkuat sumber pendapatannya sendiri melalui optimalisasi PAD,” jelasnya.


Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk mengubah cara berpikir birokrasi menjadi lebih inovatif dan produktif dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang sah.


“Saya selalu mendorong agar birokrasi memiliki semangat reinventing government, yang artinya, pemerintah harus bekerja semakin efektif, pengeluarannya efisien, tetapi manfaat dan hasil yang diperoleh masyarakat semakin besar. Cara berpikir seperti ini yang harus kita bangun bersama,” ajaknya.


Sekda menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak berarti membebani masyarakat dengan pungutan baru, melainkan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.


“Yang kita lakukan bukan menambah beban masyarakat, namun yang harus kita lakukan adalah menggali potensi yang memang sudah menjadi hak daerah, memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang seharusnya membayar benar-benar memenuhi kewajibannya,” tegasnya.


Ia pun mencontohkan salah satu sektor yang memiliki potensi besar di Kalimantan Barat, yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


“Pendapatan terbesar provinsi berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Potensi ini masih bisa terus ditingkatkan apabila pengawasannya semakin baik dan kebocoran dapat diminimalkan,” ungkapnya.


Selanjutnya, Ia menilai pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi juga perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran.


“Kalau subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, maka penggunaan BBM non-subsidi akan meningkat. Dampaknya tentu penerimaan pajak daerah juga akan meningkat,” terangnya.


Secara khusus, Harisson meminta seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota agar menjadi motor penggerak peningkatan PAD di daerah masing-masing.


“Saya berharap Bapenda Kabupaten dan Kota menjadi garda terdepan membantu bupati dan wali kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jangan hanya bekerja secara administratif, tetapi hadir dengan ide, inovasi, analisis, dan strategi agar potensi pajak yang ada benar-benar dapat dioptimalkan,” pesannya.


Di akhir penyampaiannya, Sekda juga mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antar daerah dalam mengelola pendapatan.


“Bapenda bukan hanya bertugas memungut pajak, tetapi menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memperkuat kemampuan fiskal. Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” tutupnya .(*/r)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini