KETAPANG, (Suaraborneo.id) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, usai menghadiri kegiatan di SMA Negeri 1 Sandai, Senin (6/10/2025).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, kunjungan kerjanya ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. (Foto:adpim)
Dalam kunjungan tersebut, Krisantus berkesempatan bersilaturahmi dan berdialog dengan para tokoh masyarakat untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Wagub menyoroti persoalan ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Ia menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang dinilai belum mencerminkan keadilan sosial.
“Saya rasa ini tidak berkeadilan. Potensi sumber daya alam kita besar, seperti tambang dan perkebunan, tapi belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Krisantus.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan kekayaan alam Kalimantan Barat memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya. Ia menegaskan, setiap lahan yang diserahkan masyarakat untuk kepentingan investasi harus berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup mereka.
“Contohnya kebun. Lahan yang diserahkan masyarakat harus ditukar dengan kesejahteraan mereka. Itu prioritas utama, bukan sekadar kontribusi pada PAD,” tegasnya.
Krisantus juga menyinggung banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Ketapang yang dinilai perlu dievaluasi untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat.
“Di Ketapang ini ada 157 IUP. Ini tentu harus kita benahi dan rapikan ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wagub mengajak pelaku usaha dan investor agar mengubah cara pandang terhadap Kalimantan Barat, bukan semata sebagai daerah penghasil keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai rumah bagi masyarakat yang berhak menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri.
“Kekayaan yang didapat dari Kalbar harus membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Jangan hanya menanam modal, mengambil hasil bumi, lalu semuanya dibawa keluar. Itu yang tidak saya inginkan,” ujarnya tegas.
Menutup pertemuan, Krisantus menyerukan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan semua pihak.
“Saya bersama Pak Gubernur, langkah demi langkah, terus merapikan kondisi Kalimantan Barat. Tahap demi tahap kita benahi untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. (Deo/Ica)
.jpeg)
