PONTIANAK, (Suaraborneo.id) – Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, bersama jajaran di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Selasa (7/10/2025).
Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. (Foto:ist)
Kunjungan tersebut dalam rangka penyampaian Laporan Eksekutif Daerah kepada Gubernur Kalbar. Laporan ini merupakan hasil seleksi nasional BPKP Pusat terhadap kinerja perwakilan di seluruh Indonesia. Dari total 36 perwakilan, hanya 16 yang dinilai layak untuk memaparkan laporan langsung kepada kepala daerah — salah satunya Kalimantan Barat.
Rudy M. Harahap menjelaskan, laporan tersebut menyoroti sejumlah isu strategis terkait kesejahteraan masyarakat Kalbar, termasuk aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan sangat berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah yang akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan BPKP.
“Terdapat potensi pendapatan daerah yang masih bisa dimaksimalkan hingga sekitar Rp300 miliar pada tahun mendatang. Sumbernya terutama dari pendaftaran ulang kendaraan bermotor serta optimalisasi aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp20 miliar,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menindaklanjuti temuan tersebut, disertai langkah konkret dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah.
Selain aspek keuangan, BPKP juga menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah serta belum maksimalnya pemanfaatan aset pendidikan. Rudy mengungkapkan, masih ada sekolah yang belum memanfaatkan secara optimal dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BPKP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta keuangan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik hasil Laporan Eksekutif Daerah ini. Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPKP menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan dan pembinaan dari BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (sma)
