 |
| Bupati Karolin saat menandatangani berita acara pelantikan (foto Antonius) |
Hadir dalam acara ini wakil bupati Landak, Forkompinda dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Karolin menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Landak.
Ia menyebut jabatan Sekda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi, penghubung antar perangkat daerah, serta penjamin kelancaran kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, integritas, dan dedikasi seorang Sekretaris Daerah. Saya percaya saudara mampu melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Karolin juga memberikan beberapa pesan penting kepada Sekda yang baru dilantik, di antaranya:
Memegang teguh integritas dan loyalitas. Membangun koordinasi yang solid dengan perangkat daerah dan stakeholder.
Menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik merugikan masyarakat.
Mendorong percepatan pembangunan melalui inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil langkah terobosan. Menjadi teladan bagi seluruh ASN dalam disiplin, etos kerja, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan dilantiknya Sekda baru, Karolin berharap tercipta birokrasi yang lebih profesional, solid, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Landak.
Karolin juga menegaskan pentingnya pengisian jabatan definitif agar program pemerintahan dapat berjalan optimal.
“Kita kan tidak bisa melompati prosedur dan tahapan yang ada. Jadi, mana yang sudah clear langsung kita ganti agar ada kepastian. Dengan begitu, saat bekerja juga lebih yakin sehingga program-program bisa segera dijalankan. Yang lain masih dalam proses dan akan segera menyusul. Harapannya, di akhir tahun nanti semua sudah diisi pejabat definitif sehingga mereka bisa segera bekerja dengan sebaik-baiknya,” jelas Karolin.
Ia menambahkan, kondisi saat ini masih ada kepala dinas yang merangkap dua jabatan, sehingga konsentrasi dan energi mereka terbagi. Hal ini dinilainya kurang ideal bagi kinerja pemerintahan.
“Kalau kita bekerja ada blok-blok atau kelompok-kelompok, itu tidak baik untuk organisasi. Pemerintahan seharusnya bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok,” tegas Karolin.(Anton)
