JAKARTA, (SB) – Keberhasilan reformasi birokrasi (RB) di Indonesia tak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk peran strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dipercaya sebagai pelaksana utama dalam RB Tematik Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, serta Hilirisasi Energi.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025)—[Foto:panrb]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa setiap program RB Tematik berpotensi menghadapi gangguan yang bersifat kriminal dan dapat menghambat implementasinya. Dalam konteks ketahanan pangan, misalnya, terdapat risiko dari praktik mafia pupuk, penipuan, hingga pencurian yang merugikan petani.
“Polri diharapkan menjadi garda terdepan, menjamin keamanan, serta menindak tegas praktik-praktik ilegal agar pelaksanaan program tematik tidak menemui hambatan,” ujar Rini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Lebih lanjut, peran Polri juga meliputi fungsi edukasi dan penyuluhan, pengawasan distribusi pangan, serta menjaga stabilitas keamanan. Menteri Rini menegaskan, peran besar ini harus diimbangi dengan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.
Transformasi Polri ke depan diarahkan melalui empat pilar utama: desain kelembagaan, pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, dan digitalisasi. Empat pilar ini terintegrasi dalam Grand Design Transformasi Polri.
Perubahan dari pendekatan Presisi menuju RB Berdampak merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperbaiki tata kelola organisasi. Pendekatan Presisi telah menciptakan fondasi dalam hal respons cepat, intervensi tepat sasaran, dan hasil yang terukur.
Namun, dengan dinamika tantangan dan harapan publik yang terus berkembang, dibutuhkan langkah yang lebih sistematis dan berdampak luas. Konsep RB Berdampak hadir dengan menekankan tiga nilai utama birokrasi modern: transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.
“Ketiga nilai ini menjadi fondasi dalam membangun institusi Polri yang kuat, responsif, adaptif, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat,” kata Rini.
Rini juga mengapresiasi capaian kinerja Polri. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Polri pada 2024 meningkat dan meraih predikat BB (Sangat Baik). Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan lalu lintas juga naik signifikan, dari 84,83 pada 2023 menjadi 94,92 di 2024.
“Kami berharap Polri terus menjadi bagian dari birokrasi yang bertransformasi—berani berinovasi, terbuka pada teknologi, kolaboratif lintas sektor, dan menjunjung tinggi integritas. Karena integritas adalah pondasi kepercayaan publik. Polri harus tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mampu berpikir strategis dan memberi masukan terhadap kebijakan,” pungkasnya. (panrb)
