JAKARTA, (SB) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai strategi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berdaya saing, dan berintegritas. ZI menjadi pintu masuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
(Foto : Humas Kementerian PANRB)
“Birokrasi yang kapabel dan terpercaya adalah kunci menuju Indonesia maju. Ini sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Menteri Rini dalam acara di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Ia mengakui, membangun birokrasi yang bersih dan melayani tidak mudah, mengingat luasnya cakupan reformasi serta ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, adil, dan manusiawi.
Strategi ZI menjadi langkah konkret Kementerian PANRB dalam mendorong perubahan. Unit kerja yang mengusulkan diri harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan reformasi birokrasi, termasuk dalam tata kelola, budaya kerja, SDM unggul, efisiensi proses bisnis, serta peningkatan pengawasan dan transparansi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa sejak satu dekade terakhir, 15.558 unit kerja telah diusulkan ke Tim Penilai Nasional. Sebanyak 2.302 unit meraih predikat WBK dan 322 unit meraih WBBM.
“Capaian ini membanggakan, tapi juga menjadi tantangan agar gerakan ini terus diperluas,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi SE No. 4/2025.
Pengusulan ZI tahun ini dibuka mulai 1–31 Mei 2025 melalui Portal RB Nasional. Kementerian PANRB juga mendorong pelaksanaan program One Local Government One ZI (OLGOZI), yakni minimal satu unit kerja di setiap pemerintah daerah harus meraih predikat ZI.
Beberapa unit pelayanan strategis yang mendapat afirmasi pengusulan antara lain RSUD, Dinas Dukcapil, SAMSAT, PTSP, serta layanan pendidikan dan ketenagakerjaan. Selain itu, WBK Mandiri juga didorong di 19 Kementerian/Lembaga dan 5 Pemerintah Provinsi.
“Inisiatif ini akan memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mempercepat reformasi birokrasi di seluruh Indonesia,” tutup Erwan. (Humas Kementerian PANRB)
