 |
| Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si. (Foto:Adpim) |
Adapun beberapa poin yang disampaikan yakni terkait dengan upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi serta dapat mengeliminasi persoalan-persoalan yang merupakan isu-isu strategis baik itu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan pendapatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui intervensi program-program Pemerintah yang dapat mengurangi beban pengeluaran seperti penyediaan bantuan biaya Pendidikan, gerakan bantuan pangan murah, serta program program padat karya dan pelatihan keterampilan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
Disamping itu pengentasan kemiskinan juga harus didukung kolaborasi multi pihak yang terus dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
"Penyerapan anggaran yang lebih baik dan langsung menyentuh masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengikuti ketentuan dan pedoman dalam penyusunan program kegiatan yang didasari atas aspirasi atau usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat substansi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang telah termuat dan tertampung, baik dalam Pelaksanaan APBD Murni Tahun 2024 maupun dalam Rancangan Perubahan APBD 2024," ungkapnya.
Kemudian terkait estimasi Pendapatan Daerah, Pj Sekda M. Bari menerangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan analisa secara mendalam berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya dan potensi pendapatan yang dimungkinkan diraih pada tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi baik secara makro dan mikro.
“Kemudian terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan data dan informasi keuangan yang dapat diakses oleh publik pada website Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan asas SPBE dan terkait identifikasi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan proyeksi realistis dengan kondisi capaian realisasi pada saat ini dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta prediksi capaian di akhir tahun”, tambahnya.
Selanjutnya terkait capaian terhadap target pertumbuhan ekonomi, M. Bari menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi terus berupaya dalam pengendalian inflasi, bersinergi dengan stakeholder dengan memperhatikan kondisi sosial politik serta keamanan yang stabil, mitigasi perubahan iklim, dan optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Provinsi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan tetap tumbuh positif sebesar 5.19% yang akan memberikan dampak luas pada pencapaian sasaran pembangunan.
"Langkah strategis dan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah-langkah strategis antara lain Operasi Patuh bersama Dirlantas Polda Kalbar dan PT Jasa Raharja, menerbitkan surat edaran Gubernur tentang optimalisasi pemungutan pajak daerah kepada Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat, melakukan pemeriksaan ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, pengembangan sistem pembayaran non tunai serta langkah konkrit lainnya," ungkap Bari.
Seperti kita ketahui, terkait beberapa jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 8 fraksi diantaranya fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PAN, fraksi PKB dan fraksi PKS-PPP, dirinya menyampaikan apresiasi atas pertanyaan dan masukan dari fraksi - fraksi DPRD tersebut.
"Tanggapan ini mungkin belum sepenuhnya dapat memuaskan pertanyaan dan catatan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi. Untuk itu, kami berharap kiranya hal tersebut dapat didalami pada pembahasan selanjutnya dalam Rapat Kerja. Akhir kata, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam- dalamnya atas partisipasi dan kerja sama Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dalam memberikan sumbangsih pemikiran, dan saran serta setuju untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan," pungkasnya. (Adpim)
