 |
| Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. (Foto:adpim) |
Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Instruksi tersebut mengamanatkan para gubernur untuk menyampaikan arahan kepada semua pihak terkait melalui rapat koordinasi.
“Sebagai Gubernur, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki langkah-langkah strategis dan efektif dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kerjasama sinergis dan berkesinambungan dalam menghadapi ancaman serius kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial.
Harisson mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebutkan Kodam XII/Tanjungpura, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pihak swasta, serta masyarakat Kalbar sebagai mitra utama dalam upaya ini.
Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian wilayah Kalimantan Barat memasuki musim kemarau pada akhir Juni 2024 dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif menjadi sangat penting.
Pada bulan Juli hingga saat ini, Kalimantan Barat masih diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah. Pemprov Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 3502/BPBD/2024 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2024.
Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, mulai dari penyadartahuan melalui kampanye dan sosialisasi, aktivasi posko, pelatihan, peningkatan kapasitas, pembinaan kelompok dan relawan, koordinasi antar stakeholder, hingga peningkatan peran serta masyarakat dan pengawasan kepatuhan perusahaan. Selain itu, langkah-langkah aksi dini seperti operasi modifikasi cuaca, patroli terpadu, operasi pembasahan gambut, restorasi gambut, dan operasi penegakan hukum juga terus diintensifkan.
Harisson menekankan bahwa koordinasi antar instansi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, dan relawan sangat diperlukan agar penanganan bencana asap dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terpadu.
Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dari 1 Januari hingga 31 Juni 2024 mencapai 1.790,51 hektar. Sementara itu, berdasarkan data hotspot pada satelit NASA-TERRA/AQUA, periode 1 Januari – 5 Agustus 2024 tercatat sebanyak 990 titik panas, dengan jumlah terbanyak pada bulan Juli sebanyak 647 titik.
Menutup sambutannya, Harisson meminta semua pihak untuk bekerja sama dan bahu membahu dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap Rapat Koordinasi ini dapat memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.
“Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera,” tutupnya. (adpim)
