 |
| Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2021 |
PONTIANAK, suaraborneo.id - RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Kalbar Tahun 2021 sangat mendukung karena fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemurnian data karena banyak sekali data - data yang tidak terupdate dengan baik sehingga capaian kinerja Provinsi Kalbar tidak terukur dengan benar sehingga banyak dirugikan.
“Waktu musrenbang sudah saya sampaikan dari sisi ukuran yang jelas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebenarnya aspek kita lebih unggul dari Daerah-Daerah Provinsi di Kalimantan tetapi faktanya nilai IPM kita selisihnya antara 3 sampai 8 poin dan itu perlu percepatan yang luar biasa paling hebat 4 tahun dan satu-satunya jalan adalah pemurnian data,” pinta Sutarmidji saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2021, di Hotel Kapuas Palace, Kamis (27/2/2020) pagi.
Kegiatan ini merupakan konsultasi publik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ketiga yaitu 2021 dan sudah banyak masukan dari forum ini, itu nanti akan di breakdown di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas dan RAPBD (Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2021, capaian-capaian itu yang pemprov targetkan hendaknya bisa di realisasikan.
Sutarmidji berharap di Tahun 2020 indeks infrastruktur kita bisa mencapai 63 dan di Tahun 2021 capaian minimal itu 65,94 tapi "saya inginnya itu 67 minimal,"
karen fokus kita di 2021 itu percepatan pembangunan infrastruktur yang mendasar terutama jalan dan kalau rumah sakit InsyaAllah tahun ini bisa selesai maret dan tahun depan bisa operasional.
Dikatakannya, kalau jalan lebih berharap sebenarnya menguntungkan dengan pola multiyers dan lebih bisa dinikmati cepat oleh masyarakat karena seperti sekarang ini kita tender lagi untuk lokasi yang sama karena lanjutan lain sebagianya dan itu nanti akan kita bicarakan dengan DPRD mudah-mudahan apa solusi yang tepat karena multiyers kita di untungkan tendernya misalnya tahun ini bayarnya tahun depan dan tahun selanjutnya sedangkan harga satuan itu bisa meningkat satu tahun paling kurang 5,” jelasnya.
“Kemudian sampai akhir RPJMD kita berharap capaian indeks infrastruktur itu minimal 71,85 dan ke inginan saya polanya bisa mencapai di atas 75 karena kita ingin memperbaiki nilai IPM,” harapnya.
Orang nomor satu di Kalbar juga berharap dengan kerjasama yang baik dengan stekholder yang lain kemudian dengan komponen masyarakat ini kita bisa mencapai itu dengan baik.
Sutarmidji menambahkan mengenai pajak plat merah itu biasanya sudah mau di lelangkan dan dikantor gubernur banyak kendaraan plat merah yang tidak dibayar pajaknya. “Nanti modelnya gimana, nunggu udah laku. Itu akan dilelangkan semua, karena tak di pakai lagi,” ungkapnya. (Humas/TS).