Ini Yang Dibahas di Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020

Editor: Redaksi
Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020
PONTIANAK, suaraborneo.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji menyampaikan bahwa pulau kalimantan perlu adanya pembangunan smelter untuk kebutuhan listrik sebesar 579,5 Mega Watt (MW), guna memenuhi listrik di pulau kalimantan. 

"Di pulau kalimantan ini perlu pembangunan semelter sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan 579 lebih Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap," ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji saat sambutan Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2/2020).

Lanjutnya, kebutuhan listrik ini seiring untuk mendukung keperluan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke pulau kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur.

"Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan. Untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalbar sebesar 96 persen, Provinsi Kalteng sebesar 95 persen, Provinsi Kalsel 99 persen, Provinsi Kaltim sebesar 99 persen, Provinsi Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen," tuturnya.

Dirinya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN.

"Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya," kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian menggutarakan dengan Ibukota negara Indonesia yang akan dipindah di Kalimantan Timur oleh Presiden Republik Indonesia memerlukan anggaran sekitar 400 Trilyun.

"Pembangunan memerlukan 400 Trilyun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan kedepannya," ungkap Mendagri Tito Karnavian.

Menurutnya dengan banyaknya peluang dari berbagai prospek yang ditarget di 2024 pindah ke Kaltim tersebut dijelaskan mantan Kapolri ini pemerintah Indonesia masih dalam tahap design dan sedang dicari financial support tanpa mengganggu beban APBN.

"Beberapa sudah mau seperti Pangeran Arab Emirat dan Jepang, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu beban APBN," jelasnya.

Mendagri mengakui bahwa terobosoan dari Tuhan sehingga Pulau Kalimantan yang ditunjuk Presiden menjadi kawasan ibukota baru Indonesia karena rasional.

"Faktor kepadatan sudah over loading dan over credit dan saya pernah jadi Kapolda di Jakarta dan jujur jumlah income DKI dari Samsat dari kendaraan bermotor," urainya.

Bahwa membangun ibukota di Pulau Kalimantan mantan Kapolda Papua inipun menjelaskan selain agar tidak menjadi pusat pembangunan di Jawa karena pembangunan 55 persen ada di Pulau Jawa termasuk uang yang beredar hingga 70 persen ada di Jawa.

"Selain ibukota saat ini berada di bagian Barat sehingga dikawasan Timur agak berat ke Istana dengan perjalanan lima jam jaraknya menggunakan pesawat terbang sehingga jarak jauh dari pusat ibukota," paparnya.

Iapun menerangkan jika hak menuju konektifitas harus baik keseluruh kawasan Kalimantan sehingga pembangunan harua dipercepat karena dengan adanya pemindahan maka hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan.

"Pendapat saya pemerintah saat ini by kondisi dan sebagai tempat dimana akan dibangun ibukota baru karena kebutuhan maka pemerintah akan membangun," ungkapnya.

Ditempat yang sama Juru Bicara Presiden Republik Indonesia Fadjroel Rachman menggutarakan sangat berterimakasih kepada seluruh pemerintah provinsi yang ada di pulau kalimantan atas dukungan pembentukan IKN.

"Saya atas nama Presiden RI mengucapkan trimakasih atas pernyataan sikap Gubernur se-Kalimantan untuk pembentukan IKN," kata Fadjroel Rachman.(Humas/TS).
Share:
Komentar

Berita Terkini