KUBU RAYA, suaraborneo.id – Perwakilan Direktorat A Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Royani, mengapresiasi kondusivitas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai daerah yang heterogen, ia menilai Kubu Raya sukses dalam mengelola keberagaman yang ada. Alih-alih terjadi konflik sosial, Kubu Raya justru menjadi tempat yang aman bagi para korban terdampak konflik sosial di daerah lainnya.
“Rupanya Kubu Raya memang luar biasa. Bisa dijadikan proyek percontohan bagi wilayah yang cukup kondusif. Ini jadi bahan laporan kita nanti ke pusat, supaya menjadi suatu percontohan daerah yang luar biasa. Multietnis tapi mampu menjaga perdamaian,” tutur Royani saat menjadi pemateri kegiatan Rencana Aksi Peningkatan Harmonisasi Penegakan Hukum Guna Antisipasi Konflik Sosial di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (24/10).
Royani mengatakan, sebagai daerah yang dikelilingi daerah lain yang punya riwayat konflik, Kubu Raya justru mampu menjadi tempat yang kondusif. Ia mengungkapkan, kehadiran pihaknya ke Kalimantan Barat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan penanganan konflik sosial. Kegiatan rencana aksi, lanjutnya, juga tak lepas dari sejarah konflik di Kalimantan Barat pada masa silam.
“Atas dasar itulah kemudian Direktorat A yang membidangi ideologi, politik, hankam, cegah tangkal, pengawasan orang asing, dan pengamanan perkara mengutus tim untuk melakukan rencana aksi dalam rangka mengantisipasi konflik sosial. Karena Kalbar ini memang cukup menarik,” tuturnya.
Royani memuji respons pemerintah dan masyarakat daerah Kubu Raya terhadap kegiatan yang digelar pihaknya. Ia mengaku kaget dengan banyak dan lengkapnya perwakilan elemen masyarakat yang hadir.
“Apresiasi luar biasa kepada bupati dan masyarakat atas kehadirannya. Karena pengalaman kami datang untuk melakukan kegiatan rencana, di Kubu Raya ini yang terbanyak peserta yang hadir,” ujarnya.
Royani menilai kondusifnya Kubu Raya berkat kerja sama seluruh elemen masyarakat. Ia mengungkapkan, pada awalnya tim satuan tugas rencana aksi datang ke Kubu Raya untuk menggali informasi terkait potensi konflik yang ada.
“Tadinya kita mau menggali apa sih konflik sosial di sini. Tapi ternyata di sini tidak ada konflik. Ini malah bagus,” ucapnya.
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu konflik sosial, Royani menyampaikan sejumlah informasi tentang fenomena konflik. Yakni dari aspek global, regional, dan nasional. Sampai sejauh mana konflik sosial yang ada di tingkat dunia berpengaruh terhadap konflik sosial di Indonesia.
“Biar wawasan kita bukan hanya di lingkup Kubu Raya saja, tapi kita juga tahu apa yang terjadi di tingkat dunia dan kawasan Asean,” jelasnya.
Bupati Muda Mahendrawan mengapresiasi agenda Kejaksaan Agung RI di Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah daerah. Yakni mempertahankan Kubu Raya sebagai bagian dari Kalimantan Barat yang damai. Muda mengungkapkan, jejak sejarah menunjukkan Kubu Raya adalah daerah yang terbuka. Bahkan berperan penting dalam penanganan konflik sosial di daerah lainnya di Kalimantan Barat.
“Sehingga pada akhirnya masyarakat yang heterogen dalam berbagai hal mampu berkolaborasi dengan baik. Masyarakat bisa melokalisasi setiap problem baik itu dalam momen politik maupun konflik-konflik yang umum terjadi di masyarakat,” terangnya.
Muda menuturkan, pihaknya menerapkan sejumlah pola pendekatan. Hal itu dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kecamatan, dan desa. Pemerintah daerah, menurutnya, selalu berupaya membangun upaya-upaya perekatan dari semua unsur yang ada.
“Nah, sehingga di Kubu Raya ini tergambar bahwa semua berjalan secara adil, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintahan. Memang, problem ‘merasa adil’ ini biasanya yang menjadi sumber awal,” sebutnya.
Muda berterima kasih terkait dipilihnya Kabupaten Kubu Raya sebagai lokasi kegiatan rencana aksi. Ia menilai upaya peningkatan harmonisasi sangat penting. Antisipasi terhadap potensi konflik sosial, menurutnya, wajib terus diperkuat.
“Tentu kita ingin berlari kencang. Nah, kalau banyak potensi konflik tentu susah untuk kita mempercepat. Karena keamanan dan kenyamanan itu kan menjadi kebutuhan. Jadi ini (keamanan) adalah syarat untuk bisa berlangsungnya percepatan pembangunan,” ucapnya.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalbar Candra Welo Yahya menyebut kegiatan rencana aksi harmonisasi penegakan hukum bukan sekadar wacana. Di depan mata, Kabupaten Kubu Raya akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.
“Dan inilah momentum yang paling tepat untuk kita menggalang kesinergisan antara seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang ada. Meskipun pemetaan di sini Alhamdulillah Kubu Raya termasuk daerah aman, kita tetap jangan terlena dengan kondisi itu,” pesannya.
Candra mengingatkan, ancaman konflik sosial utamanya gerakan radikalisme dan separatis dapat muncul dari media sosial.
“Jadi jangan lupa, bahwa dunia di sebelah kita adalah telepon seluler. Ini yang kita harus waspadai dan cermati. Jangan sampai kita terprovokasi dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Karena ini bisa menjadi kick balik, bumerang, dan blunder buat kita,” tuturnya.
Atas nama Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat, Candra berharap Kubu Raya dapat terus menjadi contoh untuk daerah lainnya.
“Sebagai cikal bakal bahwa kita di Kalimantan Barat ini semua sinergis, sudah solid. Jadi tidak ada riak-riak di permukaan. Apapun suku, agama, ras, dan golongan, semua sama,” pungkasnya.
Penulis: Rio
Editor: Asmuni