Bupati Wempi Buka Rakor APIP Se-Kaltara, Tekankan Penguatan Pengawasan untuk Pemerintahan yang Akuntabel

Pemerintah Provinsi Kaltara menggelar Rakor APIP se-Kalimantan Utara di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau. (Foto:prokompim)

MALINAU, (suaraborneo.id) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakor APIP) se-Kalimantan Utara di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Rabu (22/7/2026). Kegiatan yang tahun ini menempatkan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H.

Rakor APIP mengusung tema “Meningkatkan Sinergi APIP Se-Kaltara Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Berkualitas.” Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan penguatan peran pengawasan internal guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Malinau Wempi W. Mawa menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif (consulting) dan penjamin kualitas (quality assurance) bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.

“APIP memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dan penguatan kapasitas pengawasan harus terus ditingkatkan,” ujar Wempi.

Dalam Rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan bersama, di antaranya optimalisasi peran inspektorat dalam pengawasan proyek strategis nasional, strategi pengawasan APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta implementasi roadmap kapabilitas APIP sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2025.

Wempi berharap melalui forum koordinasi ini dapat terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara APIP tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Selain itu, rakor diharapkan mampu menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan sesuai standar yang ditetapkan BPKP.

“Melalui Rakor APIP ini, saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar-APIP se-Kalimantan Utara, sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintahan daerah dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan yang berkualitas serta berkelanjutan,” katanya.

Bupati Wempi juga mengajak seluruh peserta rakor untuk menjadikan forum tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan ke depan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pengawasan demi kemajuan daerah dan bangsa. Saya berharap hasil pertemuan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di Kalimantan Utara,” tutup Wempi.

Melalui Rakor APIP se-Kaltara ini, diharapkan pengawasan internal pemerintahan semakin kuat sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (prokompim)