 |
| Pelantikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (9/1/2026) oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan. (Foto:adpim) |
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial untuk mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ria Norsan.
Gubernur menekankan pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia optimistis, dengan dominasi pengurus muda yang energik, Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat secara lebih optimal.
Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk mengedepankan integritas dan profesionalisme guna memperkuat kepercayaan publik, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Gubernur adalah optimalisasi program payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Muslim di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program yang diluncurkan sejak pertengahan 2025 tersebut diakui belum berjalan maksimal.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar akan mengumpulkan seluruh bendahara OPD guna memastikan pemotongan zakat ASN Muslim dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan. Dana zakat tersebut selanjutnya akan dikelola sepenuhnya oleh Baznas untuk kepentingan umat.
Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, Gubernur juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke daerah yang telah berhasil mengelola zakat secara produktif, seperti Kuching, Sarawak, Malaysia.
Ia menceritakan pengalamannya melihat pengelolaan zakat di Kuching yang mampu menghasilkan aset produktif, bahkan memiliki pusat perbelanjaan sendiri, dengan keuntungan yang digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana kesadaran masyarakatnya tinggi dan pengelolaan zakatnya maju serta terbuka,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur berharap program-program Baznas Kalbar dapat berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan daerah menuju Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Baznas diharapkan mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya.(*/r)
