Pontianak, (Suaraborneo.id) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat menggelar rapat pleno di salah satu hotel di Pontianak, Jumat (31/10/2025).
Foto bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat usai menggelar rapat pleno, Jumat 31/10/2025. [Foto: PWI Kalbar]
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi PWI Kalbar dalam melakukan evaluasi internal serta menuntaskan persoalan dualisme kepengurusan yang sempat menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi.
Permasalahan itu kini resmi berakhir setelah Tim Penyelesaian Dualisme PWI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 012-PGS/PP-PWI/LXXIX/X/2025 tentang penetapan kepengurusan PWI Kalbar yang sah.
Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kalbar, Kundori, dan dihadiri oleh jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, serta perwakilan pengurus PWI kabupaten se-Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah, hari ini kami menggelar rapat pleno lengkap untuk menindaklanjuti keputusan PWI Pusat terkait penyelesaian dualisme kepengurusan,” ujar Kundori usai rapat.
Ia menjelaskan, pleno ini juga sekaligus menetapkan penyempurnaan struktur organisasi PWI Kalbar untuk masa bakti 2024–2029.
“Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama, dan hasilnya akan langsung kami sampaikan kepada Tim Penyelesaian Konflik di PWI Pusat,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kundori juga mengungkapkan bahwa pihaknya segera mencabut laporan yang sebelumnya dilayangkan ke Polda Kalbar terkait dualisme organisasi.
“Hari ini kami langsung menuju Polda Kalbar untuk mencabut laporan tersebut. Langkah ini merupakan amanah dari hasil rapat penyelesaian yang digelar PWI Pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kalbar, Salman Busrah, menjelaskan bahwa rapat pleno membahas dua agenda utama, yakni rekonsiliasi antar dua kubu dan pembaruan struktur organisasi.
“Agenda pertama adalah menindaklanjuti keputusan PWI Pusat untuk menyatukan dua kubu yang sempat berselisih. Agenda kedua, melakukan pembaruan pada struktur kepengurusan di bawah kepemimpinan Kundori,” jelas Salman.
Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan rapat akan dilaporkan ke PWI Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah.
“Semua keputusan hari ini bertujuan untuk memperkuat persaudaraan dan membuka ruang bagi siapa pun yang ingin kembali bergabung sesuai prosedur organisasi,” tambahnya.
Sebagai wujud nyata dari penyelesaian dualisme, PWI Kalbar secara resmi mencabut laporan pengaduan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat penyelesaian dualisme PWI Pusat di Jakarta pada 16 Oktober 2025.
Ketua PWI Kalbar, Kundori, menegaskan bahwa pencabutan laporan ini merupakan bentuk komitmen PWI Kalbar untuk mengakhiri perpecahan dan kembali fokus menjalankan amanah organisasi.
"Hasil rapat pleno dan pencabutan laporan ini adalah implementasi nyata dari keputusan PWI Pusat. Kami berharap tidak ada lagi permasalahan serupa di kemudian hari,” ujarnya usai melakukan pencabutan laporan di Polda Kalbar.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah persoalan ini tuntas, PWI Kalbar akan kembali melanjutkan berbagai program yang sempat tertunda.
“Dengan berakhirnya permasalahan ini, kami siap melanjutkan program-program yang sempat terhenti serta menjalankan seluruh amanah PWI Pusat,” tambahnya.
Kundori menegaskan bahwa PWI Kalbar tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung, asalkan mengikuti prosedur dan aturan organisasi.
“Siapa pun boleh bergabung, kami terbuka, tetapi tentu harus melalui mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Deska Irnan Syafara menegaskan bahwa langkah pencabutan laporan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam menyatukan organisasi.
“Kami sudah mendatangi Ditreskrimum Polda Kalbar untuk mencabut laporan terkait dualisme, sesuai hasil kongres dan keputusan PWI Pusat,” ujarnya.
Ia berharap langkah ini menjadi penutup dari perpecahan yang sempat terjadi.
“Semoga ini menjadi awal baru bagi PWI Kalbar agar lebih solid, profesional, dan tidak lagi terpecah,” pungkas Deska. (pwi)
.jpeg)
