 |
| Menteri PANRB, Rini Widyantini saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Sabtu 18/10/2025. (Foto:panrb) |
Menurut Rini, berbagai penelitian menunjukkan kepemimpinan perempuan cenderung melahirkan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi atau work–life balance. Kebijakan tersebut antara lain penerapan kerja fleksibel, cuti ayah, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak.
“Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan ruang aman yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif,” ujar Rini saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Sabtu (18/10/2025).
Rini menjelaskan, diperlukan langkah konkret untuk membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan di birokrasi. Ada empat pendekatan utama yang bisa dijadikan strategi bersama, yaitu melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak, transformasi budaya organisasi, keteladanan dalam kepemimpinan, serta penguatan dukungan antarperempuan atau women support women.
Ia menambahkan, terdapat perkembangan positif dalam upaya membangun kesetaraan gender di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, yang menandakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya partisipasi kerja, pendidikan, dan keterwakilan perempuan.
Dari total lebih dari 5,2 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta merupakan perempuan. Namun, keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen. “Artinya, representasi perempuan dalam posisi strategis masih perlu diperkuat,” jelasnya.
Sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, Kementerian PANRB terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan perempuan ASN. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain penerapan kebijakan kerja fleksibel, rekrutmen dan pengembangan karier yang nondiskriminatif, serta penguatan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN.
Rini juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan yang memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 sebagai wujud komitmen nasional terhadap pembangunan yang berkeadilan.
“Tujuannya adalah membangun pembangunan nasional yang berperspektif gender guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” katanya.
Rini menegaskan, kehadiran perempuan di level kepemimpinan bukan hanya pelengkap dalam struktur birokrasi, melainkan penggerak nilai, pembawa empati, dan penyeimbang di tengah dinamika organisasi pemerintahan. “Karena pada akhirnya, kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan bagi sesama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Kepemimpinan Kartini di Sekolah Garuda. Ia menyebut sekolah unggulan tersebut merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya saya berharap tempat ini akan terus menjadi wadah pelatihan bagi perempuan di Indonesia, sekaligus Kawah Candradimuka bagi anak-anak unggulan. Karena sekolah ini dibangun oleh Bapak Presiden untuk melahirkan manusia Indonesia yang unggul,” pungkasnya. (panrb)
