 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan Tim Pengawasan Bersama untuk memperkuat standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. (Foto:dkisp) |
Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridy Hatman menegaskan, pembentukan tim ini menjadi tonggak penting dalam komitmen pemerintah daerah meningkatkan keberlanjutan industri perikanan.
“Tim Pengawasan Bersama yang baru dibentuk ini bertugas melindungi hak dan kesejahteraan awak kapal perikanan, terutama mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan,” ujarnya, Rabu (9/9).
Industri perikanan Kaltara yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya diketahui menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dengan potensi rumput laut dan sistem sungai yang melimpah, wilayah ini menampung lebih dari 16.400 awak kapal perikanan dan 11.117 kapal penangkap ikan. Sekitar 96 persen di antaranya merupakan kapal skala kecil berkapasitas di bawah 5 GT yang beroperasi dalam radius 12 mil laut.
Tim Pengawasan Bersama dibentuk melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/295/2025 yang ditandatangani pada 2 Mei 2025. Tim ini berada di bawah pengawasan langsung Gubernur Kaltara dan melibatkan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Inisiatif ini meliputi penguatan regulasi ketenagakerjaan, pelaksanaan pengawasan bersama, peningkatan koordinasi antarpengawas, hingga pengembangan sistem pendidikan dan informasi berbasis teknologi,” ungkap Robby, mengutip sambutan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang.
Peluncuran tim ini juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun keanggotaan Indonesia di ILO serta mendukung reformasi pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan. Sebelumnya, kerja sama ini telah diformalkan melalui Nota Kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Ketenagakerjaan pada 30 September 2022.
Spesialis Pasar Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, Diego Rei, menilai pembentukan tim ini sejalan dengan Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO 1947 (No. 81).
“Kami berharap inisiatif ini mendorong kolaborasi yang lebih dalam dan mempercepat terwujudnya pekerjaan yang layak bagi semua, khususnya di sektor perikanan,” katanya.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Kaltara. Menurutnya, tim ini merupakan yang kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah pada 2023.
Ke depan, Tim Pengawasan Bersama dijadwalkan mengikuti Pelatihan Aksi Partisipatif Berorientasi Tindakan (PAOT) ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 10 September di Pelabuhan Perikanan Tarakan, Tangkayu II. Pelatihan tersebut difokuskan pada solusi praktis dan berbiaya rendah untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kondisi kerja di sektor perikanan. (dkisp)
