 |
| Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Sintang. (Foto:ist) |
“Saya paham tantangan di Sintang sangat besar, baik karena luas wilayah maupun kondisi geografisnya. Kita butuh sumber daya yang mumpuni. Tanpa dukungan anggaran, sebaik apa pun perencanaan akan sulit terealisasi. Maka, potensi alam yang kita miliki harus dikelola optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar telah menyusun regulasi investasi melalui Peraturan Gubernur. Ia menegaskan pentingnya keamanan, ketertiban, serta keharmonisan sosial di Kalbar.
“Saya ingin Kalbar damai dan toleran. Tak boleh ada kelompok yang merasa paling hebat, apalagi sampai mengintimidasi yang lain. Sekarang eranya kecerdasan dan kemajuan,” tegasnya.
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar wajib memiliki kantor, NPWP, dan rekening bank di Kalbar, serta menyisihkan dana CSR.
“Jangan ada lagi manipulasi data alat berat. Kalau punya 10, ya laporkan 10, bukan 5,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga Ketungau dan Kayan terkait rusaknya jalan provinsi, Krisantus mengakui ini sebagai tugas berat bersama.
“Kita rumuskan langkah yang tepat. Mungkin pelan, tapi pasti, agar hasilnya terlihat. Jangan sampai lima tahun ke depan tidak ada bekas pembangunan,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana revisi tata ruang untuk membantu masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung, HGU, dan lokasi pariwisata agar bisa memiliki legalitas tanah.
“PETI juga akan kami kelola melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat bisa bekerja dengan aman dan produktif,” tambahnya.
Menutup arahannya, Krisantus menegaskan bahwa Musrenbang adalah proses penting dan wajib dalam pembangunan.
“Tidak ada yang instan. Pembangunan harus melalui perencanaan yang matang,” pungkasnya. (*)
