JAKARTA, (SB) – Pemerintah bergerak cepat menuntaskan proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024. Menteri PANRB Rini Widyantini mendorong komitmen instansi pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Menteri PANRB Rini Widyantini. (Foto:panrb)
Dalam rapat koordinasi percepatan penetapan SK CPNS dan PPPK formasi 2024 yang digelar secara virtual, Rabu (16/4), Rini meminta seluruh instansi segera menyusun dan menandatangani SK pengangkatan. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan anggaran, sarana, dan prasarana, serta melarang rekrutmen pegawai non-ASN di luar ketentuan.
"Komitmen konkret dari instansi sangat kami butuhkan agar proses ini berjalan sesuai target," ujar Rini.
Data BKN per 19 Maret 2025 mencatat, jumlah CPNS yang akan diangkat mencapai 179.025 orang, sementara PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang. Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat melalui seleksi tahap II, yang masih berlangsung. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pengangkatan lebih dari 1,1 juta CASN tahun ini.
Rini menekankan bahwa afirmasi untuk pegawai non-ASN hanya berlaku hingga rekrutmen CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, seluruh proses rekrutmen ASN akan mengacu pada sistem merit sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2023.
“Langkah ini membuka akses yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara,” jelasnya.
Pengangkatan CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sementara PPPK tahap I dan II ditargetkan rampung Oktober 2025, menyesuaikan kesiapan instansi masing-masing.
Rakor ini diharapkan menyamakan persepsi antar instansi serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan tahapan administratif secara cepat dan akuntabel. Rini juga menegaskan pentingnya komunikasi publik yang tepat agar masyarakat menerima informasi yang utuh dan tidak membingungkan.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, dari 542 instansi penyelenggara seleksi CPNS, sebanyak 374 telah menerbitkan NIP, dan 32 instansi sudah mengeluarkan SK pengangkatan. Untuk PPPK tahap I, dari 612 instansi, 436 telah menerbitkan NIP dan 44 telah mengeluarkan SK.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto mengapresiasi langkah cepat Kementerian PANRB dan BKN. Ia menyebut percepatan ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-7 yang menekankan reformasi birokrasi dan rekrutmen ASN berbasis sistem merit.
“Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi profesional dan bersih,” pungkas Putranto.
