JAKARTA, (SB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komite I DPD RI menyepakati penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Kementerian PANRB bersama Komite I DPD RI menyepakati penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan manajemen ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Foto:panrb)
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI selama ini. Ia berharap kolaborasi lintas lembaga dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan RB dan pengelolaan ASN.
“Dukungan Komite I sangat penting. Kami ingin reformasi birokrasi dan manajemen ASN terus diperkuat demi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien,” ujar Rini.
Rini juga memaparkan capaian reformasi birokrasi nasional, termasuk keberhasilan mencegah potensi pemborosan anggaran negara hingga Rp121,9 triliun. Selain itu, implementasi RB tematik turut mendorong realisasi investasi lebih dari Rp1.700 triliun sepanjang 2024.
Dampak positif RB juga terlihat pada penurunan angka kemiskinan. Rini menyebut, 87 persen daerah yang menerapkan RB tematik berhasil mencatatkan rata-rata angka kemiskinan hanya 5,16 persen, lebih rendah dari target nasional.
Ke depan, reformasi birokrasi akan diarahkan pada program-program prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, serta digitalisasi pemerintahan. Semua ini didukung melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
Dalam isu kepegawaian, Rini menegaskan komitmen pemerintah menyelesaikan penataan non-ASN dengan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Pengangkatan CPNS ditargetkan selesai Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN. Seleksi PPPK 2024 menjadi kebijakan afirmasi terakhir, dan ke depan pengangkatan ASN akan sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku.
Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam turut mengapresiasi kinerja Kementerian PANRB dan BKN dalam menjalankan reformasi birokrasi. Ia menegaskan, DPD RI siap mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan RB di wilayah masing-masing.
“Reformasi birokrasi akan terus menghadapi tantangan. Karena itu, sinergi antara Kementerian PANRB dan seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat. Kami siap mendukung,” tegasnya. (panrb)
