![]() |
Ketua Komisi IV DPRD Sanggau, Paulus. (Foto:tk) |
SANGGAU, Suaraborneo.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menggelar rapat perdana bersama mitra kerja di awal tahun 2025. Rapat tersebut membahas evaluasi program tahun 2024 serta perencanaan dan penyelesaian permasalahan di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Sanggau, Paulus, menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi realisasi program kerja dan menyerap aspirasi masyarakat.
"Pada rapat kemarin, kami telah mengevaluasi program yang berjalan di tahun 2024. Kami meminta laporan realisasi program dari mitra kerja dan menggali permasalahan yang dihadapi, termasuk isu-isu di masyarakat yang perlu segera dicarikan solusinya," ujar Paulus.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (Nakes) RSUD M. Th. Djaman terkait hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Selain itu, Paulus juga menyoroti kondisi memprihatinkan di SDN 05 Dusun Beruak, Kecamatan Parindu, di mana para siswa terpaksa belajar di lantai karena kekurangan fasilitas meubelair.
"Terkait kondisi SDN 05 Dusun Beruak, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pembangunan dan pengadaan meubelair di sekolah tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meubelair yang ada saat ini memang sudah tidak layak, tetapi sudah dianggarkan untuk pengadaan baru di tahun 2025," jelas Paulus.
Menanggapi aksi demo Nakes RSUD M. Th. Djaman, Paulus mengungkapkan bahwa manajemen rumah sakit tengah mengupayakan penyelesaian hak-hak tenaga kesehatan sesuai regulasi terbaru.
"Ada aturan baru dan lama. Hak-hak Nakes yang masih mengacu pada aturan lama akan dibayarkan hingga bulan Agustus. Pembayaran untuk Maret sudah dilakukan, sementara April hingga September belum. Kami dorong agar tunggakan ini segera diselesaikan, kemungkinan Februari ini dapat dituntaskan," ungkapnya.
Paulus berharap penyelesaian masalah ini dapat segera diupayakan agar tidak terjadi gejolak di lingkungan rumah sakit. "Perbaikan manajemen RSUD harus segera dilakukan agar situasi kondusif dan pelayanan kesehatan optimal," tambahnya.
Sementara itu, terkait rencana perpindahan RSUD M. Th. Djaman ke gedung baru, Paulus memastikan proses relokasi akan tetap berjalan meski pembangunan belum sepenuhnya rampung.
"Meski belum 100 persen selesai, perpindahan RSUD ke gedung baru sudah dapat dipastikan," pungkasnya.(TK)