Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. (Foto:adpim)
Sintang Kalbar, Suaraborneo.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar acara Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yang bertujuan untuk membahas seluruh peluang yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan yang ada di daerah.
Acara yang berlangsung khidmat diawali dengan makan malam bersama serta penampilan tarian-tarian khas daerah serta penyerahan cinderamata kepada seluruh peserta Rakor Pendapatan tersebut.
Rakor yang digelar di Hotel My Home Kabupaten Sintang pada Kamis malam (31/10/2024), dibuka secara langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., dengan dihadiri Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med., PH., jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, serta seluruh peserta undangan Rakor Pendapatan se- Kalbar Tahun 2024.
Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari, memaparkan sejumlah potensi yang dimiliki di Provinsi Kalimantan Barat.
“Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam pengelolaan dan pembangunan daerah. Seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, penting bagi kita untuk terus berinovasi dalam strategi dan pendekatan kita dalam peningkatan pendapatan daerah," ucap Pj. Sekda Kalbar.
Kegiatan ini memiliki arti penting sebagai momentum bagi semua untuk mengevaluasi, menyelaraskan langkah, dan membangun sinergi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang mandiri, kuat, dan berdaya saing.
Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi Pendapatan Daerah Menuju Kalbar Mandiri”, sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada kedepannya.
“Kalimantan Barat dengan segala potensi Sumber Daya Alam yang melimpah memiliki peluang besar untuk menjadi Provinsi yang mandiri secara ekonomi. Namun, mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan upaya bersama, sinergi, dan kolaborasi dari semua pihak, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut”, tukasnya.
Menurutnya pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Tanpa pendapatan yang memadai, Pemerintah Daerah akan kesulitan dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Pj. Sekda M.,Bari menekankan bahwasanya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah harus menjadi prioritas semua stakeholder.
"Jadi dapat saya sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian bahwa realisasi pendapatan Kalimantan Barat per 30 Oktober 2024 dari keseluruhan target sebesar 6 Triliun dan terealisasi hingga saat ini sebaran 5 Triliun. Dan Alhamdulillah Kalbar masih masuk dalam 10 besar secara nasional," kata Mohammad Bari.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kita dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam mengelola pendapatan daerah secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
Ia juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk memastikan bahwa pajak daerah, retribusi, serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat dikelola dengan baik dan transparan, serta mampu menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.
"Sebenarnya Bapak/Ibu sekalian, kami berkeinginan mengulang prestasi kita di tahun 2022 dimana Kalimantan Barat pernah menduduki posisi keempat nasional, dengan nilai over target kita sebesar 710 Miliar. Dan untuk tahun sekarang, pajak daerah dari target awal sebesar 2,6 Triliun dan yang terealisasi 2,1 Triliun. Akan tetapi kedepannya kita punya ancaman jika kita berlakukan opsen, yang mana pembagian tersebut lebih besar untuk ke Kabupaten/Kota sebesar 64 persen dan Provinsi sebesar 34 persen," ujarnya.
Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalbar tersebut menjelaskan bahwa, betapa pentingnya Rakor ini digelar, agar bagi hasil dari pajak tersebut lebih jelas peruntukan opsen bagi Kabupaten/Kota. (Adpim)
