Berbagai Upaya Dilakukan Pemprov Kalbar untuk Menekan Angka Stunting

Pj. Gubernur Kalbar, Harisson bersama Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Windy Prihastari melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kota Singkawang dalam rangka memberikan Edukasi Gizi di Posyandu Anggrek Biru. Foto:ist

SINGKAWANG||Suara Borneo - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mensosialisasikan akan betapa pentingnya persoalan Stunting di Kalimantan Barat. Selama dirinya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalbar pada 5 September yang lalu dr. Harisson, mendapatkan instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) salah satunya untuk menekan angka stunting yang ada di Kalbar.

Pada akhir Tahun 2023 ini, Pj Gubernur Kalbar Harisson bersama Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Windy Prihastari melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kota Singkawang dalam rangka memberikan Edukasi Gizi di Posyandu Anggrek Biru Gang Mathan Sibu, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Singkawang, Sabtu (30/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Kalbar menggambarkan bahwa kedepannya indonesia akan menatap Indonesia Emas pada tahun 2045 dimana penghasilan per orang nantinya diangka 34 juta per bulan.

“Pada tahun 2045 (Indonesia Emas) penghasilan kita sebulan 34 juta per bulan. Banyak perusahaan dunia yang masuk ke Indonesia, dan perusahaan kita yang ekspansi keluar. Namun, Pak Presiden khawatir kalau anak - anak kita ada yang stunting. Sehingga 22 tahun nanti anak - anak kita tak mampu bersaing, sehingga tidak bisa menduduki jabatan2 penting di perusahaan itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, generasi emas nantinya diharapkan mampu menjadi sosok generasi yang cerdas dan sehat, sehingga mampu bersaing baik didalam maupun di luar negeri.

“Itu lah Presiden minta jaga benar, jadi cerdas dan pandai. Harus menjadi tenaga kerja yang handal. Kalau ada perusahaan masuk, jangan sampai kita jadi pekerja kasarnya mereka jadi bosnya. Anak - anak kita yang harus jadi bosnya”, tegas Harisson.

Ia juga menjelaskan, stunting adalah kekurangan gizi yang berkesinambungan. Dimana akar muasal penyebab serunting dari berbagai faktor. Yakni mulai dari pengetahuan ibu - ibu yang masih rendah, ketahanan pangan masih rendah hingga ketahanan ekonomi rendah. Oleh karenanya ia berharap. Penanganan stunting tidak hanya terpaku pada 1 perangkat daerah saja, tapi multisectoral.

“Stunting bukan tanggung jawab Dinkes sendiri. Makanya adanya intervensi - intervensi. Harus lengkap juga gizinya, mulai dari Karbohidrat, Protein hewani dan Lemak. Ada pemberdayaan perempuannya, ketahanan pangannya, perikanannya juga misal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Ini penting saya ungkapkan, agar ibu - ibu juga menyiapkan anak-anak yang ibu - ibu gendong sekarang ini agar menjadi generasi yang terdepan,” terangnya.

Tak hanya itu, ia juga berpesan agar melakukan langkah preventif dalam penanganan stunting ini, yakni dengan melakukan intervensi kepada remaja - remaja putri dengan menjaga kondisi tubuhnya, dengan memberikan penambah darah serta tambahan asupan gizi lainnya.

“Kemudian ibu hamil, juga ibu menyusui. Anak - anak kita harus ASI eksklusif, kemudian lengkap imunisasinya. Kemudian MPASI (Makanan Pendamping ASI) setelah 6 bulan,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Singkawang Sumastro mengapresiasi atas kunjungan langsung Pj Gubernur Harisson di Singkawang.

“Dengna adanya kununga lanhsung bapak Gubernur memberi arahan, dan tentu saja kita akan terus berupaya mendorong kinerja stunting ini. Kami mencatat berbagai kemajuan pada upaya kita untuk menurunkan stunting di kelurahan di Singkawang. Tetapi memang tergantung dari keaktifan dari ibu - iby untuk melakukan penimbangan balita secars rutin. Apabila ini bisa dijaga, angka ini bisa valid. Kita juga baru menerima tim survey dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), kami berharap intervensi yang kita lakukan melalui APBN, ABPD Provinsi, APBD Kota Singkawsng dengna terus mengaktifkan kerja posyandu, mendorong terbentuknya dasawisma baru menjadi bagian dari 1 akumulasi kinerja tingkat sektor,” ungkap Sumastro.

Tak hanya itu, ia menyebutkan juga mengaktifkan program - program lainnya dalam meningkatkan pelayanan kinerja kepada masyarakat, dimana sebagai seorang Pj Walikota akan dievaluasi setiap 3 bulan, sebagaimana amanat pemerintah pusat.

“Terkait dengan kegiatan hari ini kami laporkan kami juga mendorong penguatan posyandu ini dengan mengefektifkan program lain, berkolaborasi dengan membangun kawasan pertanian pekarangan lestari/kampung pangan lestari. Kami juga mendorong secara masif melalui APBD Provinsi, dengan menanam cabe sebanyak 30.000 batang seluas 28 hektar. Semoga ini juga dapat menjadi langkah konkrit dalam penguatan ekonomi kita,” timpalnya.(adpim)