-->




Rakor Lintas Sektor Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Landak

Editor: Asmuni
Sebarkan:

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Landak, di Aula BAPPEDA Kabupaten Landak. Jumat (16/12/2022). 
LANDAK, suaraborneo.id - Asisten Administrasi Umum Sekda Landak Ir. Theresia Limawardani, M.Si mewakili Pj. Bupati Landak membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Landak, di Aula BAPPEDA Kabupaten Landak. Jumat (16/12/2022).

Turut hadir Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Landak, para Asisten Sekda Kab. Landak, Para Kepala OPD terkait, Kepala Kanwil Kemenag Kab. Landak, para Camat di 5 Kecamatan, para Kepala Desa, Ketua DPC IPEKB (Ikatan Penyuluh KB Kab. Landak), Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pamane Talino, Satgas Stunting Kab. Landak, Koordinator PKH Kab. Landak, dan para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Pj. Bupati Landak yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Theresia Limawardani menyatakan bahwa dalam membantu percepatan penurunan angka stunting ada beberapa objek yang harus dijadikan fokus yaitu salah satunya dengan pencegahan pernikahan dini dan memaksimalkan pola asuh anak dalam keluarga.

“Percepatan penurunan stunting juga harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi antara lintas sektor. Percepatan penurunan stuntinghanya akan terjadi jika kita memahami penyebabnya, dan tentunya kita dapat melakukan pencegahan melalui upaya-upaya preventif yang bersifat interfensi program dan kegiatan melalui kelompok sasaran yaitu keluarga yang beresiko stunting,” ujar Theresia.

Lebih lanjut, Theresia menjelaskan menurut data dari E-PPGBM 2022 menunjukkan per Agustus 2022 jumlah balita di Kabupaten Landak sebanyak 36.153 dan dari jumlah tersebut terdapat 19,8% yang mengalami stunting.

“Hal ini menunjukkan perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak serta diperkuat dengan sumber daya yang memadai dalam membantu penurunan stunting di Kabupaten Landak. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Landak hendaknya dapat mengoptimalkan dan mensinergikan perannya secara lintas sektor, mampu membaca situasi dan kondisi, terlebih mengingat kondisi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Landak yang saat ini masih terus berupaya untuk melakukan penanggulangan stunting,” tutur Theresia.

Theresia menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah dan juga seluruh masyarakat. Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.

“Mari kita cegah stunting di Kabupaten Landak, semua bisa telaksana apabila masyarakat semua ikut terlibat. Kegiatan Rakor ini merupakan momentum yang tepat untuk dijadikan penguatan komitmen yang solid serta hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara pemerintah serta stakeholder terkait guna melakukan percepatan pembangunan khususnya penurunan stunting bidang kesehatan di Kabupaten Landak,” pungkas Theresia.

Ia mengatakan bahwa keterpaduan program dan kegiatan yang sejalan serta penerapannya yang efektif akan berdampak positif terhadap pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi, perencanaan dan perumusan kebijakan terkait dengan program pembangunan di bidang kesehatan.

“Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dimana tuntutan terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah daerah yang optimal dan mampu memuaskan masyarakat sehingga atas dasar tuntutan dan dinamika perubahan-perubahan yang terus berkembang tersebut, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Tidak lupa Theresia berpesan kepada seluruh peserta rakor agar penanganan stunting di Kabupaten Landak dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan semua stakeholder, termasuk diantaranya kegiatan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat).

“Stunting merupakan gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada anak 1000 HPK, anak stunting lebih kerdil dari anak seusianya. Dan saya menegaskan kepada pada Kepala Desa terpilih agar tidak mengganti Kader-Kader Posyandu yang sudah ada. Saya sangat mendukung sekali kegiatan rakor ini. Masalah stunting tidak hanya menjadi tugas bidang kesehatan saja tetapi menjadi tugas kita semua, baik dari sisi penyediaan pangan yang bergizi, kualitas sanitasi dan air bersih, lingkungan yang bersih dan lain-lain,” tutup Theresia.(Anton/kom)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini