-->

Rembuk Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sekadau

Editor: Novia Dominika
Sebarkan:

kegiatan rembuk dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Sekadau
Sekadau Kalbar, Suaraborneo.id - Bupati Sekadau, Aron membuka kegiatan rembuk dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Sekadau, bertempat di Gedung Kateketik Sekadau. Rabu (10/8/2022). 

Pada kesempatan tersebut Plt. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Sekadau, Henry Alpius mengatakan berdasarkan data survei status gizi indonesia (SSGI) prevalensi stunting pada tahun 2021 di Kabupaten Sekadau sebesar 26,50%, sedangkan data surveilans gizi yang tercatat pada sistem sisgizi terpadu (E-PPGBM) adalah 26,4 % kasus stunting ini tersebar diseluruh Kecamatan dan desa, namun secara angka memiliki perbedaan di setiap desa.

 "Jika bicara stunting, kita tidak hanya memikirkan masalah asupan/makanan dan kesehatan tetapi banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti pola asuh, budaya, kebiasaan/perilaku, ekonomi, ketahanan pangan, akses layanan kesehatan, infrastruktur dan lain-lain," kata Henry Alpius

Henry Alpius juga mengatakan Kegiatan rembuk stunting yang akan kita laksanakan pada hari ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama. 

"Maka dari itu masalah stunting ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya dukungan dan kerja sama lintas sektor," tambahnya

Pada kesempatan yang sama Bupati Sekadau, Aron mengatakan ada beberapa tahapan yang sudah dilalui dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Sekadau yakni pembentukan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten dan pembahasan pemetaan analisa program stunting serta hari akan dilaksanakan juga kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten.

"Remuk stunting ini kita laksanakan untuk memastikan integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara seluruh komponen baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga non Pemerintah dan masyarakat," pungkasnya. (Novi). 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini